Poros Maritim dan Urgensi Universitas Maritim

Setelah sekian lama disiapkan, akhirnya lembaga pendidikan tinggi milik BUMN kepelabuhanan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dibuka. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo langsung yang meresmikannya di Ciawi, Jawa Barat. Dinamai IPC Corporate University – Pelindo II kini lebih sering menyebut dirinya dengan singkatan IPC/Indonesia port Corporation - kampus tersebut akan fokus dalam pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia bidang logistik, kepelabuhanan dan maritim.

Apa yang dilakukan oleh Pelindo II makin menambah jumlah lembaga pendidikan tinggi yang concern terhadap tiga program studi di atas yang selama ini telah digeluti pula oleh berbagai akademi maritim dan universitas, negeri maupun swasta, di seluruh Tanah Air.

Suatu hal yang patut diapresiasi, terlebih lagi Pelindo II juga memberikan kesempatan yang luas kepada pihak di luar perusahaan untuk mengecap pendidikan di universitas mereka. Kendati, kampus ini sebenarnya merupakan sebuah fasilitas pelatihan internal (in-house training) yang dikhususkan bagi karyawan.

Tanpa bermaksud mengurangi apresiasi terhadap pencapaian yang dilakukan oleh IPC, kita sebetulnya saat ini lebih membutuhkan kehadiran sebuah universitas maritim atau maritime university dibanding lembaga pendidikan lainnya. Kok, bisa begitu? Lantas, kampus-kampus yang selama ini memiliki program studi kemaritiman, termasuk yang dibina oleh IPC Corporate University, tidak dapat disebut sebagai universitas maritim?

Aiyub Mohsin, mantan duta besar Indonesia di Vietnam, sebagaimana pernah diberitakan oleh media massa tahun lalu, tak lama setelah Presiden Joko Widodo menggenggam kekuasaan kepresidenan, mengusulkan agar Indonesia segera mendirikan universitas maritim untuk mendukung visi mantan Wali Kota Solo itu menjadikan negeri ini sebagai poros maritim dunia. Dari pernyataan His Excelency itu, Indonesia jelas tidak memiliki universitas maritim. Indonesia kalah dengan Vietnam yang telah lebih dahulu membuka universitas maritim.

Lalu, apa itu universitas maritim? Agak sulit mendefinisikannya. Karenanya, lebih baik melihat karakteristiknya saja. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki sebuah kampus supaya dapat disebut universitas maritim.

Pertama, program yang ditawarkan mencakup seluruh bidang kemaritiman yang ada, tidak terfokus pada satu bidang saja. Misalnya, pelayaran, logistik, kepelabuhanan, teknologi maritim, manajemen maritim, hukum maritim, bisnis maritim dan lain sebagainya.

Kedua, program yang ada diajarkan dalam berbagai sekolah (school) yang disiapkan khusus untuk itu. Dan, sekolah ini menaungi strata pendidikan mulai dari level undergraduate hingga postgraduate. Sebagaimana lazimnya, mahasiswa pada level undergraduate dipersiapkan untuk masuk langsung ke dunia kerja  di bidang kemaritiman begitu menyelesaikan masa studinya dengan posisi operator/teknisi di tempat mereka bekerja kelak. Sementara, jebolan graduate dan postgraduate dididik untuk mengisi posisi manajer hingga jabatan puncak.

PEMERINTAH ATAU SWASTA

Untuk mendirikan universitas maritim di Indonesia, inisiatornya bisa dari pemerintah atau kalangan swasta. Adapun pemerintah bisa saja dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tergantung siapa yang berminat dan siap mewujudkan lembaga pendidikan tinggi itu sesegera mungkin. Kata kuncinya memang kecepatan; makin cepat universitas maritim ditubuhkan, makin baik dunia maritim Indonesia ke depannya.

Adalah sebuah ironi ketika sebagai bangsa kita membicarakan poros maritim dengan berbagai turunannya, sayangnya aspek pendidikan luput dari perhatian. Jika dihitung dari sejak diberitakannya usulan mantan Duta Besar Aiyub Mohsin oleh media massa, yakni November 2014, berarti telah berlalu enam bulan tanpa terdengar adanya wacana, langkah persiapan atau sejenisnya terkait pendidikan bagi mereka yang akan menjalankan poros maritim.

Sepertinya kita merasa cukup dengan kinerja akademi maritim maupun universitas yang ada dalam memasok sumberdaya manusia untuk kebijakan tersebut. Namun, poros maritim bukan hanya soal transportasi atau logistik. Ia lebih luas dari kedua bidang tersebut dan karenanya bukan hanya pelaut atau ahli kepelabuhan saja yang butuhkan untuk mewujudkannya. Poros maritim membutuhkan ahli-ahli kemaritiman lainnya yang pendidikannya hanya bisa disediakan di universitas maritim.

Masih belum terlambat untuk mewujudkan universitas maritim. Langkah awalnya bisa dengan mengadakan pertemuan nasional dengan menghadirkan pakar-pakar kemaritiman yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam pertemuan itu mereka membahas berbagai aspek terkait dengan pendirian universitas maritim seperti kurikulum, modul dan sebagainya.

Begitu kita mampu mendirikan universitas maritim, dunia akan berlomba mendukung kita. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia adalah ‘laboratorium kemaritiman’ terbesar, dunia akan melakukan apa saja agar bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

Diterbitkan dalam koran BISNIS INDONESIA, Senin, 18 Mei 2015