N A M A R I N

This month (March) is the ninth anniversary of cabotage principle implementation in Indonesia. Since its enactment on March 8, 2005, the policy has been contributing a lot to the national shipping business. The Indonesian Shipowners’ Association (INSA) claimed that the cabotage principle had helped their members to double Indonesia-flagged fleet posture to the existing number of 12,000 vessels from previously 6,000 in 2005. In terms of money, the achievement totally valued US$14 billion while before the cabotage principle being implemented the figure was US$1.5 billion.  The cabotage principle entered into force through the Presidential Instruction or INPRES No. 5/2005 in which INSA was its main proponent. It was then integrated into the Shipping Act No. 17/2008. For Indonesia the cabotage principle is not a new one because the country ever practised it in 1960s, not long after Prime Minister Djuanda declaring his famous declaration, the Djuanda Declaration, in 1957. We can se

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan-perusahaan pelayaran nasional yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (INSA) didorong untuk membenahi industri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai industri pelayaran nasional belum kuat menghadapi persaingan di kawasan regional. Untuk itu pelaku usaha pelayaran fokus mendorong pertumbuhan industri dan melakukan pembenahan ke dalam akibat menyeruaknya isu tidak solidnya antarpengurus. “Tantangan industri pelayaran setelah berlakunya MEA tahun depan akan semakin kompleks. Para pelaku industri pelayaran harus solid. Jangan sampai industri pelayaran masih terkesan seperti autopilot berjalan sendiri-sendiri, program-program di asosiasi yang melindungi pelayaran dalam negeri tidak terealisasi akibat persoalan di dalam,” katanya dalam siaran resmi, Rabu (2/4/2014). Kepengurusan INSA saat ini, kata Siswanto, seharusnya mewaris