N A M A R I N

Belum lama berselang, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, diramaikan oleh aksi mogok ribuan truk yang biasanya melayani kegiatan bongkar-muat di pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia itu. Aktifitas pengiriman dan penerimaan barang di sana lumayan terganggu walaupun, kata Pelindo II, tidak merugikan sedikit pun perusahaan pelat merah tersebut. Yang ada, aksi mogok itu justru merugikan pengguna jasa truk itu sendiri, lanjut operator pelabuhan itu. Mogok hanya berlangsung sehari. Tapi, pengusaha truk yang tergabung dalam Organda Angsuspel   Tanjung Priok “berpesan keras” jika masalah yang melandasi aksi mereka tidak dituntaskan, aksi serupa akan berulang, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka mempersoalkan monopoli yang dilakukan Pelindo II dengan mendirikan anak usaha yang lini bisnisnya berhimpitan dengan mereka. Saat ini Pelabuhan Tanjung Priok dilayani 15.000 unit truk yang dioperasikan oleh anggota asosiasi ini. Apa yang disuarakan oleh mitra Pelindo II itu

As the world’s biggest archipelago Indonesia really has a huge maritime domain to cover. The country, however, is continuously trying to secure it by all available means. One of them is the radio detection and ranging system. Thus, several vital sea lines of communication (SLOC) already monitored by radar coverage operated by the civilian or military agencies.  For example, the Ministry of Transport. It operates several radar stations in Tekong Kecil, Batu Ampar, Hiyu Kecil and Tanjung Berakit (all are in Riau Island Province) to eye the Malacca and Singapore Straits. Dubbed vessel traffic service or concisely called VTS, this system is consisting automatic identification system, VHF communication system, database for vessel traffic information system, CCTV system, meteorological observation system, recording and playback system and data communication link. Developed by the grant provided by Japan government, the minister’s radar system is therefore not only able to pr

BISNIS.COM, JAKARTA—The National Maritim Institute mendesak pemilik kapal untuk meningkatkan perlindungan dan pemberian ganti rugi apabila kapal tenggelam sehingga menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan pelayaran nasional. Direktur Eksekutif The National Maritim Institute Siswanto Rusdi menjelaskan dalam dunia pelayaran bila kapal tenggelam maka biaya pengangkatan kapal akan ditangani meggunakan skema protection and indemnity (P & I). “Dalam dunia pelayaran biaya untuk salvage ini ditangani oleh P & I dan dananya diambil dari iuran yang dibayar oleh operator atau pemilik kapal,” ujarnya kepada Bisnis , Rabu (12/6/2013). Dia menjelaskan kasus tenggelamnya KM Lintas Bahari Utama yang tenggelam di perairan Tanjung Priok pada Sabtu 1 Juni dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan pelayaran nasional lainnya. Sebelumnya pengangkatan bangkai KM Lintas Bahari Utama yang tenggelam di perairan Tanjung Priok terhambat karena tingginya biaya pengangkatan kapal.   Men

Sebagai negara kepulauan terbesardidunia, Indonesia dikaruniai banyak kelebihan, salah satunya sebagai segi tiga terumbu karang (coral triangle) dunia. Kita tidak banyak tahu tentang ini barangkali. Tidak seperti kelebihan lain, semisal panjang pantai yang mencapai 81.000 km dan luas laut 5,8juta km persegi, sepertinya semua kita sudah mafhum. Segi tiga terumbu karang adalah istilah geografi yang mewakili suatu daerah berbentuk hampir segi tiga dari perairan tropis di wilayah Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste. Perairan ini mengandung 500 spesies pembentuk terumbu karang di setiap ecoregion. Bagi pencinta kapal yacht di dunia keragaman yang tersimpan di kawasan segi tiga terumbu karang tadi merupakan surga idaman. Mereka dapat dipastikan akan mendatangi kawasan itu dengan peralatan selamnya. Soalnya, sebagian besar mereka yang menggunakan yacht adalah para penyelam dan penikmat aktivitas kemaritiman lain. Bagi Indonesia kondisi