N A M A R I N

Hanya dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan 2015 menuju 2016. Tidak terasa perjalanan sang waktu begitu cepatnya. Bagi jagat kemaritiman nasional, pergantian tahun ini menandakan genap satu tahun program poros maritim pemerintah Presiden Joko Widodo.   Ada beberapa catatan terkait visi itu yang ingin penulis sajikan dalam tulisan ini sebagai refleksi maritim akhir tahun. Pertama, selama setahun poros maritim lebih merupakan gagasan yang polos dan baru belakangan dilengkapi. Ia ditawarkan oleh Dr Rizal Sukma kepada Presiden Joko Widodo ketika pilpres 2014.   Duta besar RI untuk Inggris Raya itu menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan istilah global maritime fulcrum, tetapi yang lebih banyak dipergunakan berbagai kalangan adalah istilah global maritime axis.   Adalah Presiden Jokowi yang melengkapi kepolosan konsep poros maritim dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur yang digelar di Kuala Lumpur November lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu m

Kecelakaan kapal kembali terjadi di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Teluk Lamong, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kali ini kapal yang nahas adalah KM Wihan Sejahtera, feri yang melayani rute Surabaya-Ende, NTT. Syukurlah tidak ada korban meninggal dalam kecelakaan itu. Kapal Motor Wihan Sejahtera tersebut tenggelam di depan Dermaga Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 16 November 2015, sekitar pukul 09.30 WIB. Kapal itu mempunyai panjang 140 GT, dengan kode 9.786 dan berangkat dari Surabaya dengan tujuan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kini sedang  menginvestigasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan kendati jika kelak terungkap, publik pun tidak akan tahu banyak apa yang sesungguhnya terjadi, karena hasil investigasi lembaga keselamatan itu tidak akan dipublikasikan. Begitulah aturannya. Penulis tidak hendak mengomentari KNKT yang teramat teknis dalam kerjanya itu. Biarlah mereka bekerja dengan tenang

The Maritime Security Board (Bakamla) celebrated its first anniversary last October. Came into force in the last minute of President Susilo Bambang Yudhoyono’s administration after deliberated in the House of Representatives more than two years, the agency was hailed by the local maritime communities as the panacea for Indonesia’s complicated, inefficient and shipping players-burdening maritime security management. Stipulated in Law No. 32/2014 on Maritime Affairs Bakamla is set to conduct coast guard tasks like law enforcement at sea, maritime search and rescue operations and others. President Joko Widodo thus issued Presidential Regulation No. 178/2014 to make it operational and officially introduced it in a Hari Nusantara (Archipelago Day) ceremony on Dec. 13, 2014. After a year, how far did it go? To be frank, Bakamla was going nowhere. Of course, we cannot judge the institution in question in that short period of time. But, there are intrinsic drawbacks in it and def