N A M A R I N

Dengan “jam biologis” administrasi pemerintahaan saat ini yang berdetak menuju putaran terakhirnya, ternyata ada beberapa pekerjaan rumah (PR) bidang kemaritiman yang tertinggal. Sepertinya , hampir tidak mungkin diselesaikan hingga pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) April 2019 mendatang . Maka , parlemen dan presiden terpilihnya diharapkan mampu menuntaskannya sehingga bidang kemaritiman nasional makin well - governed untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, perlu segera ditegaskan bahwa PR yang tertinggal itu tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada dua elemen tersebut di atas. Masyarakat umum perlu terlibat untuk menuntaskannya, termasuk agenda kemaritiman lainnya. Kesadaran maritim ( maritime awareness ), yang paling dasar adalah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, milik semua anak bangsa dan tidak bisa seorang pun mengklaim mereka paling berjiwa maritim dibanding yang lain. Semua pemimpin nasional,

Untuk menutupi kekurangan dana pembangunan infrastruktur, Kementerian Keuangan meluncurkan sebuah skema pembiayaan yang disebut dengan kemitraan pemerintah dengan badan usaha. Istilah lainnya dalam Bahasa Inggris adalah public private partnership (PPP). Salah satu sektor yang akan dijajal dengan model pembiayaan tersebut adalah pembangunan atau pengembangan pelabuhan. Dan, dari berita di media, Kementerian Perhubungan, sebagai “lurah” yang mengurusi infrastruktur darat, laut, udara dan kereta api nasional, memasukkan pengembangan pelabuhan Anggrek di Gorontalo dan pelabuhan Bau-Bau di Sulawesi Tenggara dalam skema KPBU. Bau-Bau dan Anggrek merupakan bagian dari 14 pelabuhan yang akan dikerjasamakan dengan BUMN atau perusahaan swasta melalui skema KPBU. Adapun 12 pelabuhan lainnya yang tengah disiapkan adalah Belang-Belang, Tahuna, Tobelo, Wanci, Serui, Kaimana, Pomako, Saumlaki, Dobo, Banggai, Labuan Bajo, dan Namlea ( bisnis.com , 12/11). Sampai di situ everything is

The two candidates for the 2019 presidential election have so far aired a score of plans to win the public’s vote. Unfortunately, maritime issues are hardly found both in their campaigns. President Joko “Jokowi” Widodo has said nothing on whether the vision of global maritime axis - sometimes is also dubbed the global maritime fulcrum - will be carried on or not. This initiative was launched by Jokowi when he was running in the 2014 presidential election. It was said that one of the winning factors of the former Jakarta governor in the election was the maritime issue. On the other hand, twice presidential candidate Prabowo Subianto, the former commander of the Indonesian Army’s Special Force (Kopassus) seems to lack any maritime perspective at all. During his campaign as the presidential candidate in 2014, he did not say much on the subject. Perhaps there were no aides briefing him on key domestic maritime problem like ailing shipping business, underpaid seafarers and s