N A M A R I N

Isu  hub port  tengah menghangat di Indonesia. Begitu hangatnya hingga publik pun terbelah dua: satu kelompok mendukung keberadaan  hub port  dan yang lainnya menentang. Perbedaan yang ada sebetulnya tidaklah setajam itu. Pihak kedua hanya menginginkan fasilitas itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok; mereka bukan tidak setuju sama sekali dengan keberadaan  hub port . Sementara itu, grup pendukung menghendaki Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara sebagai  home base  pelabuhan utama itu. Semuanya berawal dari ‘kegenitan’, kegenitan regulator dan operator. Dan, kondisi ini terjadi karena kedua pihak sepertinya gagal belajar dari sejarah pelabuhan nasional, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok. Selama ini, pelabuhan yang berada di utara Ibu Kota itu secara  de   facto  sudah menjadi  hub bagi kegiatan ekspor-impor nasional. Lalu, keluarlah Peraturan Presiden (Perpres) No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menetapkan Kuala Tan

Nyawa kembali melayang sia-sia di sekolah pelaut ternama di Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) belum lama berselang. Sistem pendidikan yang berlaku di sana, dan barangkali di kampus-kampus sejenis lainnya kembali berada di bawah sorotan tajam publik. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang memiliki dan mengelola STIP, tempat kejadian perkara "bullying" yang berujung maut itu langsung mencopot Ketua STIP, dan seperti biasanya, menjanjikan perbaikan tata kelola kampus itu agar kejadian yang sama tidak berulang.  "Bullying" atau kekerasan sepertinya tidak dapat dipisahkan dari kampus yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 1957 dengan nama Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) itu.  Tidak jelas kapan dimulainya praktik pelanggaran hukum seperti itu. Selalu saja ada taruna atau siswa lembaga pendidikan tersebut yang gagal bernafas dari masa ke masa.  Dalam percakapan dengan Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) yang pernah bersekolah di S