N A M A R I N

Kita akan meninggalkan 2014 menuju 2015. Dalam menyongsong Tahun Baru biasanya kita melakukan kilas balik atas perjalanan yang dilakukan setahun ke belakang sambil merencanakan apa yang akan diperbuat dalam satu tahun di hadapan. Lalu, bagaimanakah perjalanan bidang kemaritiman nasional selama setahun lalu? Dan, seperti apa kira-kira wajahnya di tahun depan? Kemaritiman adalah satu bidang yang secara umum mencakup pelayaran ( shipping ) yang didukung oleh pelabuhan, galangan kapal, pelaut dan perbankan serta asuransi yang kuat. Ada anggapan di masyarakat kita bahwa kemaritiman itu identik dengan perikanan, pariwisata bahari, riset kelautan dan sejenisnya. Ada juga asumsi yang mengatakan bahwa kemaritiman adalah bagian dari kelautan, ini dipegang oleh Dewan Kelautan Indonesia (Dekin). Jika ingin mengilas balik dan memproyeksi bidang kemaritiman nasional, hal yang menjadi objeknya adalah shipping dan hal-hal yang terkait dengannya. Tentu bidang kelautan juga akan dikomentari

Indonesia saat ini berada dalam keadaan demam maritim sejak naiknya Presiden Joko Widodo ke tampuk kepemimpinan nasional. Lazimnya dalam keadaan seperti itu, semua orang merasa bisa bicara kemaritiman walau pun mereka tidak mengerti dan memiliki pemahaman yang cukup untuk itu. Tak jadi masalah, itu sah-sah saja. Akan tetapi, dalam keriuhan itu satu hal luput dibicarakan, jika tidak mau disebut dilupakan, yaitu ocean policy . Ketiadaan ocean policy membuat tol laut dan poros maritim ibarat sayur tanpa bumbu: hambar. Namun, karena tol laut dan poros maritim merupakan program utama Presiden, maka ketiadaan ocean policy tidak hanya membuat keduanya hambar. Lebih dari itu, tidak adanya ocean policy mengurangi makna tol laut dan poros maritim dari sudut pandang filosofis. Padahal, ocean policy adalah inti dari grand strategy kelautan sebuah negara. Akhirnya, diskursus bidang kelautan tidak bermakna karena ia diwakili oleh slogan-slogan saja yang membuat demam kemaritiman yang

The rise of Joko “Jokowi” Widodo to the presidency has been hailed as the dawn of maritime consciousness in this country. The “maritime fever” has involved many seminars, conferences and workshops involving those not necessarily having a relevant maritime background. All thanks to the President’s maritime vision, introduced during his election campaign. President Jokowi’s maritime orientation consists of two parts, which can be abstractly imagined as a twin-edged spearhead, namely the sea highway and the maritime axis. In maritime parlance, the two terms are unknown — the common terms are the pendulum service and the international maritime center, respectively. But, as a man dubbed an “out of the box” leader, the President might have not considered the issue of terminology. However, every term has its own intrinsic meaning than cannot be abruptly changed. In case of the pendulum service, for instance, maritime literature says it is a voyage pattern for container ships based