N A M A R I N

Kementerian Perhubungan mendadak riuh hari itu. Polisi berseragam dan bersenjata lengkap terlihat di sudut-sudut kantor pusat instansi tersebut.  Terlihat pula anggota polisi yang mengenakan seragam baru kaus Polo Turn Back Crime di sana. Ada gerangan apakah? Rupanya, korps baju cokelat baru saja menangkap tangan beberapa PNS Kemenhub yang melakukan pungutan liar alias pungli dalam proses penerbitan buku pelaut (bupel). Tak lama berselang, Presiden Joko Widodo bergegas menyambangi Kemenhub yang hanya selemparan batu dari Istana Negara.  Entah sengaja diatur atau tidak, sebelum operasi tangkap tangan (OTT) itu sang Presiden tengah memimpin rapat pemberantasan pungli di kantornya. Sejak hari itu, publik disuguhi liputan media yang cukup masif seputar kasus pungli bupel. Barangkali, coverage ini akan bertahan hingga beberapa waktu ke depan.  Puncak Gunung Es  Sayangnya, liputan media yang ada masih terfokus pada pungli bupel. Padahal, pungli buku pelaut hanyalah puncak gunung es (the t

Lagi-lagi, "dwelling time", "dwelling time" lagi-lagi. Adalah Presiden Joko Widodo yang mengangkat isu yang satu ini ke permukaan dan membetot perhatian publik. Sejurus kemudian, wawancara "live" bertopik "dwelling time" (DT) dengan menghadirkan berbagai pengamatpun digelar di stasiun-stasiun televisi dan radio. Juga, artikel-artikel tentang DT bertebaran di berbagai media cetak. Setahun lalu, Presiden pernah pula menyentil masalah DT. Tidak lama setelah itu publik menyaksikan "drama" DT yang lumayan seru. Diawali dengan penggeledahan ruangan kerja salah satu petinggi Kementerian Perdagangan yang diduga melakukan "tindak pidana" DT oleh pihak Kepolisian RI, lalu berlanjut dengan penggeledahan ruangan petinggi BUMN Pelabuhan di Tanjung Priok dengan dugaan yang hampir sama. Publik umumnya mengetahui bagaimana akhir ceritanya. Sentilan Presiden terhadap DT yang terbaru disampaikan beberapa waktu lalu ketika meresmikan Terminal