N A M A R I N

Tulisan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono tentang tol laut yang dimuat di harian ini beberapa waktu lalu menarik dibaca. Dari pemaparan beliau publik kemaritiman mendapat kejelasan terkait gagasan yang diusung oleh calon presiden Joko Widodo.  Hanya saja, kok bukan capres nomor urut 2 itu sendiri yang menjelaskan konsepnya atau paling tidak anggota tim sukses yang ia bentuk. Apakah itu berarti selain sebagai pejabat negara aktif wamenhub juga sekaligus merangkap pendukung dan bagian tak terpisahkan dari tim sukses Jokowi?  Mengingat wamenhub adalah salah satu tokoh utama di balik gagasan Pendulum Nusantara, lalu apa hubungan antara konsep tersebut dengan tol laut, sebuah kesinambungan atau dua hal yang terpisah sama sekali?  Namun, penulis tidak hendak membahas kecenderungan politis wamenhub dalam tulisan ini. Melainkan, mencoba fokus pada konsep tol laut yang disampaikan oleh yang bersangkutan. KELEMAHAN Terdapat beberapa kelemahan dalam konsep tol

Dua calon presiden (capres) yang akan berlaga dalam pemilihan presiden tahun ini relatif lebih memiliki visi di bidang kemaritiman. Satu hal yang patut diapresiasi tentunya. Secara tradisional dan berlaku global, yang dimaksud bidang kemaritiman adalah pelayaran dan sangat erat terkait dengan aktifitas perdagangan.  Dalam bukunya The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783 , Capt. A. T. Mahan, seorang ahli strategi maritim terkenal mengatakkan bahwa setelah perdagangan berkembang negara-negara yang memiliki armada pelayaran yang kuat meningkatkan kehadirannya di lautan dengan membangun angkatan laut yang kuat untuk mengawal barang-barang yang diangkut kapal-kapal mereka. Dalam kalimat Mahan: “... the necessity of a navy, in the restricted sense of the word, springs, therefore, from the existence of a peaceful shipping ...”. Di samping pelayaran, bidang kemaritiman juga mencakup pelabuhan, galangan kapal, dan pelaut.  Visi Prabowo Subianto dan Joko Widodo di bidang m