N A M A R I N

Hanya dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan 2015 menuju 2016. Tidak terasa perjalanan sang waktu begitu cepatnya. Bagi jagat kemaritiman nasional, pergantian tahun ini menandakan genap satu tahun program poros maritim pemerintah Presiden Joko Widodo.   Ada beberapa catatan terkait visi itu yang ingin penulis sajikan dalam tulisan ini sebagai refleksi maritim akhir tahun. Pertama, selama setahun poros maritim lebih merupakan gagasan yang polos dan baru belakangan dilengkapi. Ia ditawarkan oleh Dr Rizal Sukma kepada Presiden Joko Widodo ketika pilpres 2014.   Duta besar RI untuk Inggris Raya itu menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan istilah global maritime fulcrum, tetapi yang lebih banyak dipergunakan berbagai kalangan adalah istilah global maritime axis.   Adalah Presiden Jokowi yang melengkapi kepolosan konsep poros maritim dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur yang digelar di Kuala Lumpur November lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu m

Kecelakaan kapal kembali terjadi di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Teluk Lamong, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kali ini kapal yang nahas adalah KM Wihan Sejahtera, feri yang melayani rute Surabaya-Ende, NTT. Syukurlah tidak ada korban meninggal dalam kecelakaan itu. Kapal Motor Wihan Sejahtera tersebut tenggelam di depan Dermaga Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 16 November 2015, sekitar pukul 09.30 WIB. Kapal itu mempunyai panjang 140 GT, dengan kode 9.786 dan berangkat dari Surabaya dengan tujuan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kini sedang  menginvestigasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan kendati jika kelak terungkap, publik pun tidak akan tahu banyak apa yang sesungguhnya terjadi, karena hasil investigasi lembaga keselamatan itu tidak akan dipublikasikan. Begitulah aturannya. Penulis tidak hendak mengomentari KNKT yang teramat teknis dalam kerjanya itu. Biarlah mereka bekerja dengan tenang

The Maritime Security Board (Bakamla) celebrated its first anniversary last October. Came into force in the last minute of President Susilo Bambang Yudhoyono’s administration after deliberated in the House of Representatives more than two years, the agency was hailed by the local maritime communities as the panacea for Indonesia’s complicated, inefficient and shipping players-burdening maritime security management. Stipulated in Law No. 32/2014 on Maritime Affairs Bakamla is set to conduct coast guard tasks like law enforcement at sea, maritime search and rescue operations and others. President Joko Widodo thus issued Presidential Regulation No. 178/2014 to make it operational and officially introduced it in a Hari Nusantara (Archipelago Day) ceremony on Dec. 13, 2014. After a year, how far did it go? To be frank, Bakamla was going nowhere. Of course, we cannot judge the institution in question in that short period of time. But, there are intrinsic drawbacks in it and def

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menggenapkan niat mereka untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di balik heboh PT Pelindo II beberapa waktu lalu dengan membentuk panitia khusus atau pansus. Sebelumnya, sudah terlebih dulu dibentuk panitia kerja alias panja oleh Komisi VI yang membidangi BUMN. Heboh PT Pelindo II dimulai dengan penggerebekan ruang kerja direktur utama BUMN kepelabuhanan itu oleh tim detektif Polda Metro Jaya. Dari sana sejumlah dokumen-dokumen miliknya disita. Tidak hanya sampai di situ. Mereka juga menyegel sejumlah alat bongkar-muat berjenis harbor mobile crane (HMC) yang terindikasi tindak korupsi dalam pengadaannya. Sejurus kemudian terjadilah keriuhan, paling tidak di media, yang berujung dengan pergantian Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Pada titik itulah DPR RI merasa perlu membuat pansus atau panja untuk mendalami ‘cerita di balik fakta’ dan ini sah-sah saja karena merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap pemerintah, termasuk BU

Geliat wisata bahari atau marine tourism dalam negeri makin membuncah dalam lima belas tahun terakhir seiring dengan dibukanya destinasi-destinasi baru di luar Pulau Dewata. Lokasinya tersebar mulai dari seputaran Sumatera, Nusa Tenggara, Papua dan lain sebagainya. Objek-objek baru akan terus dibuka karena potensi Indonesia memang luar biasa dalam bidang yang satu ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikarunia begitu banyak kelebihan, salah satunya adalah sebagai segi tiga terumbu karang ( coral triangle ) dunia. Segi tiga terumbu karang adalah istilah geografi yang mewakili suatu daerah berbentuk hampir segi tiga dari perairan tropis di wilayah Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor ‐ Leste. Perairan ini mengandung 500 spesies pembentuk terumbu karang di setiap ecoregion . Bagi pencinta marine tourism – domestik maupun mancanegara - keragaman yang tersimpan di kawasan segi tiga terumbu karang tadi merupakan sur

Pada bulan November 2015, Organisasi Maritim Internasional (IMO) akan menghelat sidang tahunan pemilihan anggota Council atau Dewan periode 2016--2017. Dalam statuta organisasi di bawah naungan PBB dan bermarkas di kota London, Inggris, itu Council merupakan sebuah organ yang berfungsi menjalankan seluruh tugas organisasi, kecuali membuat rekomendasi untuk pengadopsian regulasi keselamatan maritim yang merupakan kewenangan Maritime Safety Committee. Council adalah lembaga penting dalam IMO selain Assembly dan cukup bonafid karena hanya berjumlah 40 negara yang dipilih dari 171 negara anggota IMO. Sebagai anggota, Indonesia merupakan satu dari 40 negara itu dengan status kategori C yang disandang sejak 1971. Posisi ini dicapai sepuluh tahun setelah Indonesia bergabung dengan IMO pada tahun 1961. Seperti biasa, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Council untuk periode 2016--2017 dan lobi untuk memuluskan rencana itu sudah digelar dengan mengundang kedubes negara-negara s

Sering disebut oleh media massa belakangan ini, w aktu tunggu kontainer di pelabuhan atau  dwelling time  tak pelak lagi menjadi kosakata baru dalam khazanah kebahasaan masyarakat awam. DT, begitu para pelaku usaha kepelabuhanan biasa menyebutnya, menyeruak ke ruang publik seiring  kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara pada Juni lalu. Dalam kunjungannya ke sana, mantan Gubernur DKI Jakarta itu marah ketika pertanyaan yang ia ajukan tidak memperoleh jawaban dari rombongan pejabat yang menyertainya. Presiden bertanya instansi mana yang menyebabkan lamanya DT ke pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia itu. Berkali-kali Jokowi bertanya dan berkali-kali pula tidak ada jawaban. Lalu, ujar dia, "Kita harus terbuka, saya tanya enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," tegas Presiden Jokowi. Ti

Tanpa banyak diketahui publik, Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menghelat rapat umum anggota atau RUA dan usai beberapa waktu lalu. Isu-isu yang lebih heboh dari pada pertemuan tersebut, seperti kasus dwelling time , menelan gegap gempita yang biasanya meningkahi agenda empat tahunan pelaku usaha pelayaran itu. Sebetulnya kehebohan bukan tidak ada dalam RUA yang ke-16 itu, bahkan boleh dibilang event itu memantik peristiwa terheboh yang pernah dialami oleh organisasi yang berdiri 48 tahun lalu tersebut: terancamnya INSA oleh adanya ketua umum kembar. Suatu hal yang tentunya sangat disayangkan baik oleh anggota INSA maupun komunitas kemaritiman. Bukan apa-apa, di saat bangsa Indonesia tengah bergerak meneguhkan kembali jatidirinya sebagai bangsa bahari, organisasi ini justru cakar-cakaran. Kepemimpinan kembar yang mengancam kepengurusan INSA periode 2015-2019 akan melemahkan kontribusi pelayaran terhadap perekonomian nasional. Betap