N A M A R I N

Balikpapan menjadi titik fokus perhatian komunitas maritim domestik dan internasional beberapa waktu ini. Pasalnya, pipa minyak yang mengular di dasar Teluk Balikpapan mendadak bocor hingga mencemari perairan dan pantai. Sempat pula muncul kebakaran yang menewaskan beberapa orang yang dipicu oleh tumpahan minyak. Sampai tulisan ini diselesaikan belum jelas apa penyebab bocornya pipa milik perusahaan minyak milik Pertamina itu. Salah satu kemungkinan pemicu terjadinya kebocoran adalah jaringan pipa dihajar jangkar kapal. Lokasi kebocoran memang tempat kapal melego jangkar (anchorage). Para pengamat memperkirakan, nakhoda kapal tidak mengetahui bahwa di bawah perut kapalnya terdapat jaringan pipa karena obyek tersebut tidak tertera dalam peta yang ada di atas kapalnya. Dalam kalimat lain, peta navigasi perairan Balikpapan yang beredar di kalangan pelayaran terhitung jadul alias tidak updated. Sinyalemen ini dibenarkan oleh Pusat Hidro-oseanografi TNI AL (Pushidrosal). Menurut lemb

Though a little bit behind the scheduled progress due to technical matters, Patimban port development project in Subang, West Java, finally will be tendered soon to the interested parties as its operator. Several firms have already aired their intention for the position, the state-owned enterprise and private entity. These companies will compete to grab the port’s golden shares (51%) that belong to the government of Indonesia. However, the ministry of transport, as the agency in charge of the development project, is to allocate 26% of them to the private sector and allot the remaining stocks to the Jakarta-based national port operator of Pelindo II. Believed to be prescribed by Japan, the treatment is worth to highlight because it lacks of basic understandings of Indonesia’s port business principles. Japan is indeed the main creditor of Patimban port development through its Japan International Cooperation Agency (JICA) and irresistibly has certain terms and conditions for its loan

The issue of fishing boat sinking is in again. It was triggered by the Coordinating Minister for Maritime Affairs Luhut Binsar Pandjaitan and Vice President Jusuf Kalla who demanded Minister of Maritime Affairs and Fisheries Susi Pudjiastuti to stop the policy.  Instead, she was instructed focusing on the improvement of fish production to boost the national export. She responded rhetorically that the boat sinking is not her policy. It was the fishing court verdict and she just faithfully carried it out. The fishing boat sinking is something of controversial since it was implemented by Madam Susi soon she was in command of the ministry in 2014. One reason is that it involves foreign flagged vessels whose flag states keep complaining the measure from the beginning up to now. Vice President Jusuf Kalla mentioned that he received many objections from the flag states regarding the problem. That is another consideration why he asked the lady minister to stop the sinking.  The fact

Memasuki tahun baru, dunia usaha memasang kuda-kuda dan bersiap menghadapi dinamika bisnis selama setahun ke depan dengan penuh optimisme. Bisnis pelayaran pastinya tidak luput dari ritual ini. Hanya saja, optimisme sektor pelayaran tidak semarak sektor lainnya karena selama 2017 kondisinya tidak baik-baik amat. Usaha yang satu ini boleh disebut masih bleeding sepanjang tahun lalu meski ada sedikit perbaikan freight, khususnya pelayaran peti kemas. Sayang, menurut analis pelayaran kelas dunia, Martin Stopford, dalam wawancara dengan sebuah media pelayaran regional tahun lalu, perbaikan freight itu hanyalah sementara dan tidak substansial sifatnya. Terbukti, setelah Hanjin bangkrut tahun 2016, sejumlah pelayaran peti kemas besar lainnya melakukan berbagai cara hanya untuk bertahan hidup. Tiga pemain pelayaran "Liga Jepang", yaitu Mitsui OSK Lines (MOL), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) dan Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) telah membentuk joint venture yang diberi nama Oc

Tahun ini merupakan tahun ketiga tol laut. Sejak diluncurkan, program ini terus mendapat sorotan dari komunitas kemaritiman di Tanah Air. Lazimnya, sorotan ini ada yang ramah namun tak sedikit pula yang kritis. Mereka yang ramah adalah orang-orang yang menilai bahwa program tersebut sudah sukses, seperti klaim pemerintah, dalam menekan disparitas harga antara Jawa dan luar Jawa. Sementara, yang kritis adalah mereka yang menilai tol laut masih jauh ‘panggang dari api’. Tulisan ini tidak hendak mempertajam perbedaan penilaian terhadap eksistensi program tol laut yang ada. Melainkan, mencoba mengangkat satu aspek yang sepertinya luput dari diskursus tol laut, yaitu pengemasan atau unitization barang-barang yang diangkut oleh kapal-kapal tol laut. Maksudnya begini. Kapal-kapal tol laut mengangkut barang baik dalam peti kemas maupun break bulk . Pertanyaannya, pilihan pengemasan manakah yang lebih tepat? Menurut Martin Stopford (1988), unitization barang-barang yang diangkut