N A M A R I N

Sejak dua tahun terakhir, Indonesia dan China berbagi panggung dunia dan membentot perhatian masyarakat global ke sana dengan isu kemaritiman.  Kedua negara mengusung program jangkar masing-masing, yaitu Poros Maritim Dunia dan One Belt One Road (OBOR), dengan harapan mendapat sokongan. Jika PMD dan OBOR berjaya, Indonesia dan China dapat digolongkan sebagai kuasa maritim (maritime power) abad ke- 21, mengulangi kedigdayaan mereka pada masa klasik dulu. Kendati memiliki orientasi yang sama, PMD dan OBOR menggariskan perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya.  Perbedaan itu mencakup tingkat kejelasan konsep (concept clarity) dan kesesuaian implementasi dengan konsep misalnya. Namun, ihwal kejelasan konsep ini agak sulit ditegakan karena baik PMD dan OBOR tidak—atau belum mempunyai— dokumen resmi yang dapat menjelaskannya. Maka untuk mengerti kedua konsep tersebut, pilihan yang tersedia hanya dengan melihat kesesuaian implementasi dengan konsep. Bagaimanakah postur Poros Mariti

Oktober lalu, genap dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tepat dua tahun pula usia tol laut yang menjadi salah satu program jangkar (program utama) kedua pasangan itu.  Sejak digulirkan, tol laut menarik banyak perhatian karena begitu luas cakupannya dan konsekuensinya. Luas cakupannya karena program itu berusaha merajut ujung barat dan ujung timur Indonesia dalam satu pola trayek pelayaran yang teratur dan tak terhenti.  Masyarakat tahu begitu luasnya bentangan ini, sehingga sesungguhnya bisa disebut bahwa program tol laut itu adalah program yang ambisius. Dalam upaya mendukung pergerakan kapal-kapal tol laut nantinya akan dibuat 24 pelabuhan baru di banyak tempat di Nusantara.  Tol laut juga disebut luas konsekuensinya karena ia menelan biaya yang fantastis. Khusus untuk pembangunan 24 pelabuhan baru saja disiapkan dana sekitar Rp700 triliun. Belakangan juga disediakan subsidi bagi kapal-kapal yang melayani rute-rute yang ada dalam skema tol