N A M A R I N

Tahun 2016 hanya tinggal beberapa hari saja. Saatnya jeda sejenak, melihat ke belakang, dan bertanya: bagaimanakah dunia kemaritiman nasional menapaki 365 hari sepanjang tahun ini?  Lumayan terkejut. Itulah barangkali catatan yang bisa dituliskan untuk kemaritiman nasional kita. Kita tentu terkejut dengan kasus yang terjadi di Badan Keamanan Laut (Bakamla).  Bak menyiramkan bensin ke kobaran api, kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Bakamla menjadi peneguhan bahwa laut merupakan lahan yang amat basah untuk korupsi dan tindak kejahatan lainnya.  Dalam OTT kemaritiman sebelumnya jumlah uang yang berhasil digerebek terhitung kecil, berkisar puluhan juta saja, namun kasus Bakamla jumlahnya terbilang fantastis, menyundul Rp2 miliar. Tak hanya itu. Karena Bakamla merupakan salah satu elemen dari Satgas 115 pemberantasan "illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing", apa yang terjadi di kantor pusatnya jelas-jelas merupakan tamparan keras.  Ia yang seharusnya me

Isu pembangunan Kanal Kra mendadak sontak menyeruak ke atas pentas wacana publik di Tanah Air. Harapan akan berkembangnya Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung pun membuncah jika kanal itu betul-betul terwujud kelak. Sebab, pelabuhan di Aceh Darussalam dan Sumatera Utara itu tidak jauh posisinya dari mulut alur keluar-masuk Kanal Kra.  Menteri Luhut Binsar Pandjaitan sebagaimana diberitakan media turut pula larut dalam euforia yang ada. Ia sambangi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan bertemu Bambang Sumantri Brojonegoro, sang kepala Bappenas.  "Kami mendiskusikan peluang yang bisa diambil oleh Indonesia bila Kanal Kra dibuka. Tetapi, untuk sementara akan melihat perkembangan situasi saja," begitu kira-kira pernyataan Luhut kepada media usai bersua Bambang. Niatan menggunting sisa tanah Semenanjung Malaysia yang terdapat di bagian selatan Thailand dan Myanmar itu sudah muncul sejak era klasik, sekitar 1600-an. Sementara dalam zaman modern gagasan ini mencuat

Sejak dua tahun terakhir, Indonesia dan China berbagi panggung dunia dan membentot perhatian masyarakat global ke sana dengan isu kemaritiman.  Kedua negara mengusung program jangkar masing-masing, yaitu Poros Maritim Dunia dan One Belt One Road (OBOR), dengan harapan mendapat sokongan. Jika PMD dan OBOR berjaya, Indonesia dan China dapat digolongkan sebagai kuasa maritim (maritime power) abad ke- 21, mengulangi kedigdayaan mereka pada masa klasik dulu. Kendati memiliki orientasi yang sama, PMD dan OBOR menggariskan perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya.  Perbedaan itu mencakup tingkat kejelasan konsep (concept clarity) dan kesesuaian implementasi dengan konsep misalnya. Namun, ihwal kejelasan konsep ini agak sulit ditegakan karena baik PMD dan OBOR tidak—atau belum mempunyai— dokumen resmi yang dapat menjelaskannya. Maka untuk mengerti kedua konsep tersebut, pilihan yang tersedia hanya dengan melihat kesesuaian implementasi dengan konsep. Bagaimanakah postur Poros Mariti

Oktober lalu, genap dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tepat dua tahun pula usia tol laut yang menjadi salah satu program jangkar (program utama) kedua pasangan itu.  Sejak digulirkan, tol laut menarik banyak perhatian karena begitu luas cakupannya dan konsekuensinya. Luas cakupannya karena program itu berusaha merajut ujung barat dan ujung timur Indonesia dalam satu pola trayek pelayaran yang teratur dan tak terhenti.  Masyarakat tahu begitu luasnya bentangan ini, sehingga sesungguhnya bisa disebut bahwa program tol laut itu adalah program yang ambisius. Dalam upaya mendukung pergerakan kapal-kapal tol laut nantinya akan dibuat 24 pelabuhan baru di banyak tempat di Nusantara.  Tol laut juga disebut luas konsekuensinya karena ia menelan biaya yang fantastis. Khusus untuk pembangunan 24 pelabuhan baru saja disiapkan dana sekitar Rp700 triliun. Belakangan juga disediakan subsidi bagi kapal-kapal yang melayani rute-rute yang ada dalam skema tol

Kementerian Perhubungan mendadak riuh hari itu. Polisi berseragam dan bersenjata lengkap terlihat di sudut-sudut kantor pusat instansi tersebut.  Terlihat pula anggota polisi yang mengenakan seragam baru kaus Polo Turn Back Crime di sana. Ada gerangan apakah? Rupanya, korps baju cokelat baru saja menangkap tangan beberapa PNS Kemenhub yang melakukan pungutan liar alias pungli dalam proses penerbitan buku pelaut (bupel). Tak lama berselang, Presiden Joko Widodo bergegas menyambangi Kemenhub yang hanya selemparan batu dari Istana Negara.  Entah sengaja diatur atau tidak, sebelum operasi tangkap tangan (OTT) itu sang Presiden tengah memimpin rapat pemberantasan pungli di kantornya. Sejak hari itu, publik disuguhi liputan media yang cukup masif seputar kasus pungli bupel. Barangkali, coverage ini akan bertahan hingga beberapa waktu ke depan.  Puncak Gunung Es  Sayangnya, liputan media yang ada masih terfokus pada pungli bupel. Padahal, pungli buku pelaut hanyalah puncak gunung es (the t

Lagi-lagi, "dwelling time", "dwelling time" lagi-lagi. Adalah Presiden Joko Widodo yang mengangkat isu yang satu ini ke permukaan dan membetot perhatian publik. Sejurus kemudian, wawancara "live" bertopik "dwelling time" (DT) dengan menghadirkan berbagai pengamatpun digelar di stasiun-stasiun televisi dan radio. Juga, artikel-artikel tentang DT bertebaran di berbagai media cetak. Setahun lalu, Presiden pernah pula menyentil masalah DT. Tidak lama setelah itu publik menyaksikan "drama" DT yang lumayan seru. Diawali dengan penggeledahan ruangan kerja salah satu petinggi Kementerian Perdagangan yang diduga melakukan "tindak pidana" DT oleh pihak Kepolisian RI, lalu berlanjut dengan penggeledahan ruangan petinggi BUMN Pelabuhan di Tanjung Priok dengan dugaan yang hampir sama. Publik umumnya mengetahui bagaimana akhir ceritanya. Sentilan Presiden terhadap DT yang terbaru disampaikan beberapa waktu lalu ketika meresmikan Terminal