N A M A R I N

Tahun 2014 ini adalah tahun politik dan semua kita langsung maupun tidak langsung nantinya akan terlibat atau terdampak dari rangkaian aktivitas kampanye hingga hari pencoblosan. Ini konsekuensi kita sebagai zoon politicon . Selain menitahkan bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk lepas dari politik, ajaran Aristoteles ini juga mengingatkan bahwa seluruh sektor kehidupan manusia mempunyai dimensi politik yang kental. Tak terkecuali sektor maritim. Keterikatan sektor maritim dengan politik dimunculkan oleh Martin Stopford, penulis buku Maritime Economics . Ia mengamati kasus penutupan Terusan Suez pada 1950an dan 1960an di mana banyak perusahaan pelayaran yang meraup untung besar dari peristiwa itu. Sejarah mencatat terusan yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah itu bergejolak setelah terjadi krisis pada akhir 1956 menyusul meletusnya Perang   Arab-Israel II.  Perang terjadi karena Inggris dan Prancis ingin menguasai terusan sepanjang 163 km itu untuk kepentinga

Optimisme biasanya selalu menghiasi setiap pergantian tahun. Namun tidak dengan para pelaku usaha di sektor pelabuhan. Rendahnya komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan membangun transportasi laut, yang didukung oleh infrastruktur yang bagus menjadi masalah yang terus berulang setiap tahun. Masalah dwelling time yang semakin menggila, biaya logistik yang semakin tinggi hingga biaya lain-lain yang membuat potret transportasi laut kita menjadi semakin buram. Global Competitive Index (GCI) 2013-2014  yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) mencatat kualitas infrastruktur pelabuhan kita berada di peringkat 89 dari 148 negara yang disurvei. Peringkat itu paling rendah dibandingkan infrastruktur jalan raya (78) dan infrastruktur bandara ( 68 ) . Peringkat terbaik adalah infrastruktur kereta api yang menempati posisi 44. Sementara s ecara umum, kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat 82.   Ini sungguh ironis mengingat pelabuhan memiliki peran yang sanga

Sejak dahulu bidang kemaritiman telah memberikan kontribusi yang besar bagi negara-negara yang mampu mengelolanya dengan baik. Spanyol dan Portugal adalah dua negara yang dapat disebut sebagai contoh. Kemudian, Inggris, Belanda dan Perancis juga masuk dalam klab negara-negara yang berjaya di lautan setelah kekuatan dua negara sebelumnya perlahan meredup. Negara-negara tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama disebut sebagai maritime power yang secara relatif tetap bertahan hingga kini. Kendati pemain-pemain yang lebih baru seperti Jepang, Amerika, Cina dan lain sebagainya mulai menyalip mereka. Negara-negara itu sekarang duduk di Council Organisasi Maritim Internasional (IMO) dengan berbagai kategori keanggotaan, mulai dari A hingga B, untuk memajukan bisnis pelayaran dunia seraya mempertahankan dominasi yang mereka miliki sejak ratausan tahun lalu. Sedikit tentang keanggotaan negara-negara anggota Dewan IMO. Konvensi IMO Amendemen 1993 mengatur a nggota Council IMO dikel