N A M A R I N

 Jepang dan Indonesia berbagi predikat sebagai sama-sama negara kepulauan atau archipelagic state. Merujuk UNCLOS 1982, Artikel 46, negara kepulauan adalah a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other island (poin a). Sementara, yang dimaksud dengan archipelago adalah a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features forms an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such (poin b). Dari sisi jumlah, pulau-pulau di Jepang hampir mencapai 7.000 dengan luas lautan sekitar 4 juta kilometer persegi (km²). Dibandingkan dengan Indonesia, Jepang jelas ‘tidak ada apa-apanya’. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan luas lautan lebih dari 5 juta km². Namun, Jepang sudah lama melebihi Indonesia dalam berbagai sektor yang berhubungan dengan mariti

Pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan medio Oktober 2014 silam di gedung MPR/DPR tentang fokus pemerintah ke depan harusnya berlatar maritim menuai banyak apresiasi. Sudah seharusnya, negeri yang sebagian besarnya adalah wilayah kelautan, memiliki pola pikir pembangunan yang berorientasi maritim. Indonesia, secara jelas, harus memanfaatkan laut sebagai jalan pembangunan. Masalahnya, meski lebih dari setengah wilayah Indonesia adalah lautan, program yang berkaitan dengan kelautan belum berjalan maksimal. Laut, dulu, masih dianggap sebatas pemisah. Bukan penghubung. Karena itu, banyak infrastruktur yang seharusnya berkembang di berbagai wilayah Indonesia tersendat. Salah satunya karena kurangnya pasokan ke daerah terpencil. Akses laut kurang dipahami secara komprehensif. Kini, konsep tol laut, yakni akses penghubung daerah lewat laut, mulai digulirkan kembali. Program pemerintah yang mengembangkan potensi laut ini sedang digelorakan agar