N A M A R I N

Sering disebut oleh media massa belakangan ini, w aktu tunggu kontainer di pelabuhan atau  dwelling time  tak pelak lagi menjadi kosakata baru dalam khazanah kebahasaan masyarakat awam. DT, begitu para pelaku usaha kepelabuhanan biasa menyebutnya, menyeruak ke ruang publik seiring  kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara pada Juni lalu. Dalam kunjungannya ke sana, mantan Gubernur DKI Jakarta itu marah ketika pertanyaan yang ia ajukan tidak memperoleh jawaban dari rombongan pejabat yang menyertainya. Presiden bertanya instansi mana yang menyebabkan lamanya DT ke pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia itu. Berkali-kali Jokowi bertanya dan berkali-kali pula tidak ada jawaban. Lalu, ujar dia, "Kita harus terbuka, saya tanya enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," tegas Presiden Jokowi. Ti

Tanpa banyak diketahui publik, Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menghelat rapat umum anggota atau RUA dan usai beberapa waktu lalu. Isu-isu yang lebih heboh dari pada pertemuan tersebut, seperti kasus dwelling time , menelan gegap gempita yang biasanya meningkahi agenda empat tahunan pelaku usaha pelayaran itu. Sebetulnya kehebohan bukan tidak ada dalam RUA yang ke-16 itu, bahkan boleh dibilang event itu memantik peristiwa terheboh yang pernah dialami oleh organisasi yang berdiri 48 tahun lalu tersebut: terancamnya INSA oleh adanya ketua umum kembar. Suatu hal yang tentunya sangat disayangkan baik oleh anggota INSA maupun komunitas kemaritiman. Bukan apa-apa, di saat bangsa Indonesia tengah bergerak meneguhkan kembali jatidirinya sebagai bangsa bahari, organisasi ini justru cakar-cakaran. Kepemimpinan kembar yang mengancam kepengurusan INSA periode 2015-2019 akan melemahkan kontribusi pelayaran terhadap perekonomian nasional. Betap