N A M A R I N

Tahun 2016 hanya tinggal beberapa hari saja. Saatnya jeda sejenak, melihat ke belakang, dan bertanya: bagaimanakah dunia kemaritiman nasional menapaki 365 hari sepanjang tahun ini?  Lumayan terkejut. Itulah barangkali catatan yang bisa dituliskan untuk kemaritiman nasional kita. Kita tentu terkejut dengan kasus yang terjadi di Badan Keamanan Laut (Bakamla).  Bak menyiramkan bensin ke kobaran api, kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Bakamla menjadi peneguhan bahwa laut merupakan lahan yang amat basah untuk korupsi dan tindak kejahatan lainnya.  Dalam OTT kemaritiman sebelumnya jumlah uang yang berhasil digerebek terhitung kecil, berkisar puluhan juta saja, namun kasus Bakamla jumlahnya terbilang fantastis, menyundul Rp2 miliar. Tak hanya itu. Karena Bakamla merupakan salah satu elemen dari Satgas 115 pemberantasan "illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing", apa yang terjadi di kantor pusatnya jelas-jelas merupakan tamparan keras.  Ia yang seharusnya me

Isu pembangunan Kanal Kra mendadak sontak menyeruak ke atas pentas wacana publik di Tanah Air. Harapan akan berkembangnya Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung pun membuncah jika kanal itu betul-betul terwujud kelak. Sebab, pelabuhan di Aceh Darussalam dan Sumatera Utara itu tidak jauh posisinya dari mulut alur keluar-masuk Kanal Kra.  Menteri Luhut Binsar Pandjaitan sebagaimana diberitakan media turut pula larut dalam euforia yang ada. Ia sambangi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan bertemu Bambang Sumantri Brojonegoro, sang kepala Bappenas.  "Kami mendiskusikan peluang yang bisa diambil oleh Indonesia bila Kanal Kra dibuka. Tetapi, untuk sementara akan melihat perkembangan situasi saja," begitu kira-kira pernyataan Luhut kepada media usai bersua Bambang. Niatan menggunting sisa tanah Semenanjung Malaysia yang terdapat di bagian selatan Thailand dan Myanmar itu sudah muncul sejak era klasik, sekitar 1600-an. Sementara dalam zaman modern gagasan ini mencuat