N A M A R I N

Menjelang Desember tahun ini, saat pelayaran penunjang kegiatan perminyakan lepas pantai ( offshore ) harus sudah seratus persen menggunakan kapal berbendera Indonesia, penerapan asas cabotage atau pengangkutan barang domestik memakai kapal nasional masih menyisakan isu yang menarik untuk dikomentari. Isu itu bisa jadi nantinya malah memelesetkan tujuan asas cabotage. Sejak diterapkan pada 2005 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, asas cabotage memang selalu disertai riak kontroversi dan inkonsistensi. Pertanyaannya kini, untuk siapa sih sebetulnya asas cabotage diterapkan? Apakah untuk segelintir pengusaha pelayaran atau untuk seluruh pelaku industri ini? Pengusaha mapan Ketika digagas pada 2005, kondisi bisnis pelayaran nasional berada pada posisi yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah arma

Walaupun Oktober sudah berlalu, namun tentulah masih bisa kita berkontemplasi seputar Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berulang tahun ke-68 pada bulan tersebut. Tulisan ini membatasi diri pada matra laut.  Dalam kurun empat tahun terakhir, Indonesia telah mengirimkan kapal perangnya berlayar ke luar negeri untuk mengemban misi internasional. Ambil contoh, KRI Diponegoro-365. Kala itu, ia menjalankan dua misi sekaligus, yakni sebagai bagian dari Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A di Libanon dan reinforcement bagi patroli keamanan multinasional di wilayah perairan Somalia yang masih saja dibayangi ancaman piracy atau perompakan. Menurut Panglima TNI waktu itu, Jenderal TNI Djoko Santoso, ketika melepas kapal perang tersebut di dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta, kedua misi itu merupakan yang pertama dalam sejarah panjang TNI-AL.  Pertanyaannya, apakah pengiriman kapal-kapal perang itu belakangan ini mengindikasikan bahw