N A M A R I N

Negeri Ginseng sepertinya tidak kehabisan cerita yang membetot keprihatinan komunitas maritim global. Belum hilang dari memori publik dunia kasus tenggelamnya feri Sewol yang menelan korban ratusan orang, kini kapal lain milik negara itu kembali tenggelam. Jika dalam peristiwa pertama hanya satu kapal yang tenggelam dan berakhir di relung dasar samudera, pada peristiwa terbaru jumlah kapal yang "tenggelam" mencapai puluhan unit dan mereka berakhir di tangan-tangan kreditur. Ya, kapal Korea Selatan yang baru saja "karam" dalam arti bangkrut itu adalah Hanjin. Apa yang menimpa pelayaran Hanjin saat ini memang tragis dan karenanya media massa di seluruh belahan dunia meliputnya dengan intensif, termasuk media lokal. Betapa tidak, Hanjin merupakan perusahaan pelayaran yang termasuk "the big ten" dunia. Eksportir dan importir Indonesia pun tidak asing dengan pelayaran yang satu ini. Di samping Hanjin, publik di Tanah Air juga men

Sejak diluncurkan beberapa waktu lalu, pengampunan pajak atau  tax amnesty  terus bertahan pada puncak ‘klasemen’ topik paling hangat di Tanah Air. Sudah banyak tulisan para pengamat dan pakar dalam media massa yang membahasnya. Begitu pula berbagai forum seminar, diskusi dan FGD tak ketinggalan meramaikan isu yang satu ini. Dari pewacanaan itu, plus perbincangan di berbagai grup Whatsapp (WA) yang sekarang tengah in, mucullah gagasan agar kebijakan tersebut diterapkan sesuai dengan sektor atau bidang usaha yang ada. Itu artinya perlu ada  tax amnesty  khusus sektor kehutanan, properti dan lain sebagainya. Gagasan yang cukup bagus. Soalnya, masing-masing sektor atau bidang usaha punya  best practices  yang jika diterapkan dengan bijak mampu mendorong program  tax amnesty mencapai targetnya yang dipatok ribuan triliun itu. Wacana penerapan  tax amnesty  sektoral juga menyentuh bidang maritim, dalam hal ini bisnis pelayaran. Sebagai usaha yang dikenal dengan sebutan capital intens