N A M A R I N

Pernah mendengar istilah ocean governance ? Sering pula disebut maritime governance , diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan di laut. Bisa jadi di antara kita tidak pernah mendengarnya atau, paling banter, mendengarnya sayup-sayup. Memang, keberadaan isu ini bagi publik di Tanah Air tak terdengar lantang, baik ketika kita disebut masih “memunggungi lautan” maupun di saat “melek bahari” seperti sekarang ini. Padahal, di luar sana ocean governance sudah diperbincangkan sejak lama. Tata pemerintahan di laut dibicarakan oleh komunitas kemaritiman sejak United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dibahas mulai dari 1973 hingga diberlakukan pada 1982. Tentu saja belum muncul istilah ocean governance selama periode tersebut. Nomenklatur ocean governance , berikut konsepsinya, baru disebut-sebut pada 1993 manakala sejumlah pakar memublikasikan tulisan mereka dalam sebuah buku bertajuk  Freedom for the Seas in the 21st Century: Ocean Governanc

L alu lintas pelayaran melalui Selat Sunda tak lama lagi akan semakin lancar dan aman. Optimisme ini menguat karena  traffic separation scheme  (TSS) akan diberlakukan di selat tersebut tahun ini. Sebagaimana lazimnya, penerapan skema pengaturan lalu lintas berlayar diambil untuk mencegah tabrakan kapal di Selat Sunda. Soalnya, selat ini terhitung ramai dilayari kapal domestik dan internasional, namun kondisi alaminya cukup sempit. Kendati terlambat dan korban telah cukup banyak bertumbangan – tabrakan terakhir di Selat Sunda melibatkan feri KM Bahuga Jaya dan  tanker  MV Norgas Cathinka pada 2012 - penetapan ini patut diapresiasi. Tabrakan kapal ( collision ) memang horor yang menakutkan. Petaka ini pada giliran bisa merusak lingkungan laut dengan tumpahan minyak baik dari tanki bahan bakar kapal ataupun  cargo hold,  sebuah tanker penuh BBM. Ancaman akan makin mengerikan manakala yang teribat tabrakan kapal pengangkut gas atau kimia. Laut bisa dibuat membara. Sejarah pelayaran m