N A M A R I N

Tahun baru, peraturan baru. Itulah yang diberlakukan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Tepat pada 1 Januari lalu, organisasi yang bernaung di bawah PBB itu menerapkan regulasi baru terkait efisiensi energi dalam bidang pelayaran. Regulasi ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Perlindungan Polusi Kapal (MARPOL). Menurut rilis yang diterima The National Maritime Institute (Namarin) dari organisasi yang bermarkas besar di London, Inggris itu, regulasi efisiensi energi pelayaran disepakati pada Juli 2011 dan diterapkan terhadap kapal dengan bobot mulai dari 400 gross tonnage (GT) dan di atasnya. "Aturan yang ditambahkan adalah chapter 4 tentang Regulations on energy efficiency for ships dan dimasukan ke dalam MARPOL Annex VI. Dengan aturan baru itu perusahaan pelayaran wajib memiliki Energy Efficiency Design Index (EEDI) untuk kapal-kapal baru yang mereka operasikan dan Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) untuk semua tipe kapal tanpa batasan umur

No. 001/2013 dated 2 January 2013  RSIS COMMENTARIES By Ristian Atriandi Supriyanto and Siswanto Rusdi Synopsis : Indonesia’s maritime security agencies are beset with coordination problems. Instead of adding more agencies, the solution should be a merged institution supported by firm leadership and a strong legal mandate. Commentary THE INDONESIAN Navy (TNI-AL) is over-stretched and under-resourced as the sole institution responsible for the security of Indonesia’s six million square kilometres of maritime jurisdiction. The government has therefore established the Maritime Security Coordinating Board (Badan Koordinasi Keamanan Laut, Bakorkamla) to coordinate the activities of no fewer than 12 national agencies, or “stakeholders” related to maritime security affairs. However, as each agency often tends to go its own way regardless of Bakorkamla’s coordinating role, and given the multifaceted interests of the 12 agencies, the idea of Bakorkamla acting as a coordinating agency