N A M A R I N

Kalangan pelayaran peti kemas nasional dilaporkan tengah dirundung masalah. Pasalnya, pengapalan menuju destinasi utama di Eropa, Afrika dan Amerika Utara menurun seiring lesunya pertumbuhan ekonomi di sana. Kalangan pelayaran tidak menjelaskan berapa angka penurunan yang terjadi. Asosiasi yang menaungi mereka bergegas mendesak pemerintah agar memberikan stimulus agar pelaku usaha tetap bisa “mengapung”. Bagaimana fenomena pelemahan pengapalan peti kemas itu harus dipahami? Apakah sudah tepat permintaan stimulus ke pemerintah diajukan oleh pengusaha pelayaran? Menjawab pertanyaan tadi memerlukan penjelasan seputar bisnis pelayaran terlebih dahulu yang mencakup bagaimana karakteristiknya dan filosofinya. Bisnis pelayaran adalah sebuah bidang usaha yang sangat berisiko ( high risk ) dengan jumlah kerugian ( lost) yang sangat siginifikan. Sebab, kapal adalah barang modal yang amat mahal. Risiko dalam bisnis pelayaran umumnya diakibatkan oleh adanya siklus pelayaran ( shippin

Dengan pilihan kata dan susunan kalimat yang terkesan jutek seperti biasa, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengabarkan melalui media bahwa tertutup sudah peluang keterlibatan berbagai pihak yang ingin mengelola pelabuhan-pelabuhan nonkomersial di seluruh Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan itu nantinya akan dikelola oleh badan layanan umum (BLU), katanya. Apa yang dinyatakan Menhub di atas adalah perwujudan politik pelabuhan ( port politics ) nasional. Ia akan menjadi rujukan bagi para stakeholder kepelabuhanan untuk, paling tidak, lima tahun ke depan.  Pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan nasional tidak asing dengan port politics dan mantan direktur utama KAI itu bukanlah satu-satunya pejabat publik yang bermain politik di pelabuhan. Pelabuhan sejatinya bukanlah daerah yang steril dari hiruk-pikuk politik. Sejarah nasional pun menyajikan beragam cerita terkait kebijakan politik di bidang pelabuhan yang dijalankan oleh rezim yang berkuasa, mulai