Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2015

Poros Maritim dan Urgensi Universitas Maritim

Gambar
Setelah sekian lama disiapkan, akhirnya lembaga pendidikan tinggi milik BUMN kepelabuhanan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dibuka. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo langsung yang meresmikannya di Ciawi, Jawa Barat. Dinamai IPC Corporate University – Pelindo II kini lebih sering menyebut dirinya dengan singkatan IPC/Indonesia port Corporation - kampus tersebut akan fokus dalam pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia bidang logistik, kepelabuhanan dan maritim. Apa yang dilakukan oleh Pelindo II makin menambah jumlah lembaga pendidikan tinggi yang concern terhadap tiga program studi di atas yang selama ini telah digeluti pula oleh berbagai akademi maritim dan universitas, negeri maupun swasta, di seluruh Tanah Air. Suatu hal yang patut diapresiasi, terlebih lagi Pelindo II juga memberikan kesempatan yang luas kepada pihak di luar perusahaan untuk mengecap pendidikan di universitas mereka. Kendati, kampus ini sebenarnya merupakan sebuah fasilitas pelatihan i

10 TAHUN CABOTAGE. Open Registry: Mengapa Tidak?

Gambar
Pada bulan Mei ini, tak terasa pemberlakuan asas cabotage di Indonesia sudah genap sepuluh tahun. Banyak pencapaian yang telah diraih oleh dunia pelayaran nasional dalam rentang waktu tersebut. Salah satunya adalah bertambahnya jumlah kapal nasional hingga lebih dari 13.000 unit saat ini. Cerita sukses asas cabotage tidak dapat dilepaskan dari peran pengusaha pelayaran yang tergabung dalam asosiasi pelayaran nasional, INSA, yang tak henti-hentinya mendesak pemerintah sepuluh tahun lalu untuk menerapkan kebijakan itu. Di saat yang bersamaan, dalam sepuluh tahun itu pula telah terjadi banyak perubahan di tingkat nasional ataupun internasional yang pada gilirannya selanjutnya mempengaruhi penerapan asas cabotage. Pada level nasional, diperkenalkan program tol laut dan poros maritim oleh Presiden Joko Widodo, sementara pada level internasional, terutama di Amerika Serikat, ada upaya serius dari Senator John McCain untuk mengamandemen Jones Act dengan tujuan untuk mengakhi