N A M A R I N

Tahun ini, tepatnya Oktober lalu, visi maritim pemerintah genap berusia tiga tahun. Banyak artikel seputar evaluasi eksistensi kebijakan tersebut ditulis di media. Berbagai forum dialog pun  tak ketinggalan dihelat dengan tujuan yang sama. Sebagian besar menilai bahwa poros maritim dunia (PMD) telah sukses dalam menekan disparitas harga antara Jawa dan luar Jawa. Bagi mereka sepertinya PMD diidentikan dengan tol laut. Bagi sebagian lain, yang jumlahnya juga besar, PMD dievaluasi masih jauh dari berhasil, termasuk proyek tol laut. Kelompok ini dapat digolongkan sebagai kelompok holistik karena melihat PMD dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya tol laut. Tentu mereka punya alasan untuk ini. Bila merujuk kepada penjelasan poros maritim dunia, ada tujuh pilar yang menjadi sokoguru visi ini. Sebelumnya hanya ada lima pilar saja. Pilar tersebut meliputi pengelolaan sumberdaya kelautan dan pengembangan sumberdaya manusia, pertahanan-keamanan-penegakan hukum dan keselamatan d

Dalam bulan Oktober, belasan pelabuhan di Tanah Air mulai menerapkan pelayanan kapal berbasis teknologi informasi. Dikenal dengan istilah Inaportnet, sistem ini memungkinkan operator pelabuhan yang mengaplikasikannya memberikan servis  -d ermaga, alat bongkar-muat dan armada truk pengangkut- secara lebih terukur bagi kapal yang akan sandar maupun yang akan berlayar kembali. Di samping itu, penerapan Inaportnet -bersama kembarannya, Indonesia National Single Window (INSW)- dapat mengurangi tatap muka antara operator pelabuhan dan pengguna jasa sehingga peluang main mata yang berujung gratifikasi/korupsi bisa ditutup rapat.  Last but not least , penggunaan kertas pun dapat ditekan seminimal mungkin karena hampir seluruh proses administratif terkait dengan kedatangan/keberangkatan kapal sudah  online . Penulis berkesempatan melihat salah satu pelabuhan yang menerapkan Inaportnet beberapa waktu lalu dan mengetahui bahwa implementasi sistem tersebut dikemas dengan istilah  digital po