N A M A R I N

Poros maritim merupakan gagasan yang dilontarkan oleh presiden terpilih Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Di samping gagasan ini ia juga menawarkanprogram yang disebut tol laut. Dua hal itu kini menjadi bahan pembicaraan yang lumayan hangat di kalangan kemaritiman Tanah Air dengan sebagian di antara mereka mendukungnya dan sebagian lagi mengkritisi atau bahkan menolaknya. Mengamati mereka yang pro maupun yang kontra terhadap gagasan poros maritim terlihat bahwa konsep ini dimaknai berbeda-beda. Bagi yang pro, poros maritim dimaknai terlalu makro; mereka memberikan penjelasan tentang konsep ini dalam kerangka pemikiran ilmiah lengkap dengan istilah keilmuannya. Sementara itu, di mata yang kontra poros maritim dinilai hanya gagasan yang dibungkus dengan istilah lokal agar dikira orisinal tapi sebetulnya tanpa makna; sama seperti konsep tol laut.  Kedua kubu tidak salah karena presiden terpilih tidak, atau barangkali belum, mengelaora

Usai sudah kampanye dan pencoblosan untuk memilih presiden baru. Kini kita sedang menunggu hasil dari sengketa pemilu setelah sebelumnya pada 22 Juli Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan pengumuman hasil Pilpres 2014. Akhir dari semua ini tentu saja pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Kita tidak ingin ada kegagalan dalam pemilu, apa pun itu. Saat ini semua visi dan misi calon presiden saat kampanye lalu pastilah ada yang menguap begitu saja, namun ada pula yang relatif bertahan. Salah satunya gagasan tol laut. Gagasan ini memicu pro dan kontra di antara pengamat, akademisi, danpelaku usaha pelayaran hingga saat ini. Namun, tidak berarti gagasan MP3EI milik capres yang satu lagi tidak kontroversial. Penulis lebih menyoroti tol laut karena ia relatif masih pada tataran konsep, sementara MP3EI sedikit-banyak sudah berjalan. Penulis salah satu pihak yang sebetulnya mengkritisi ide tol laut. Karena paling tidak ada beberapa kelemaha

Seiring dengan mendekatnya masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,   penjaga laut dan pantai atau s ea and coast guard Indonesia masih juga belum jelas nasibnya. Memang, ada optimisme yang muncul dari pernyataan Menteri Perhubungan EE Mangindaan beberapa waktu lalu bahwa naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan menjadi landasan hukum bagi eksistensi lembaga tersebut sudah disempurnakan oleh instansi terkait. Namun, memperhatikan bagaimana naskah tersebut mengalir dari satu kementerian ke kementerian lainnya sebelum sampai di atas meja SBY untuk ia tanda-tangani, optimisme tadi memudar. Pasalnya, mekanisme yang ditempuh RPP itu sudah berkali-kali dilakukan tapi tetap saja hasilnya sea and coast guard Indonesia tidak juga kunjung berdiri. Sehingga, kita kini tidak tahu apakah masih bisa berharap bahwa lembaga tersebut akan berdiri sebelum SBY menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada presiden berikutnya. Atau, pendiriannya akan dis