N A M A R I N

Pelayaran asal negeri singa Neptune Orient Lines (NOL) mulai mengaum menunjukkan taringnya dalam kancah pelayaran peti kemas dunia. Dalam sebuah seremoni megah di Singapura belum lama berselang, perusahaan tersebut mengoperasikan kapal peti kemas bongsor berukuran 14.000 TEU yang diberi nama APL Temasek oleh Ibu Negara Mary Tan. Kapal ini merupakan kapal pertama dari 10 pesanan dengan ukuran sama dari galangan Hyundai Samho Heavy Industries, Korea Selatan. Chairman NOL Group, Kwa Chong Seng mengatakan APL Temasek merupakan satu-satunya kapal terbesar yang terdaftar di bawah bendera Singapura. Dan, karenanya layak diberi nama Temasek yang berarti kota bahari. “Kapal-kapal yang lain juga akan menyandang nama-nama Singapura yang setara dengan kata itu,” katanya. Tabloid pelayaran TradeWinds mengungkapkan NOL mengucurkan investasi sebesar 4 miliar dollar AS untuk program pengadaan kapal peti kemas bongsor -nya. Kendati berbadan besar, kapal-kapal ini menggendong teknologi ya

Dua pemilik kapal ( shipowner ) utama dari Jerman, Bernard Schulte dan Rederei Nord, perkuat kerjasama dengan membuat sebuah perusahaan patungan. Didirikan di dua negara, Hamburg dan Singapura, korporasi ini akan memadukan kegiatan pemasaran dan charter dari 64 kapal yang mereka miliki serta 23 kapal baru yang saat ini tengah dibangun dan akan diserahkan dalam dua tahun ke depan. “Nama perusahaan patungan itu adalah O&S Chartering. Adapun kapal yang akan ditawarkan kepada operator terdiri dari dry-bulk dan peti kemas. Untuk tahap awal, perusahaan patungan ini akan beroperasi di Hamburg, setelah itu di Singapura,” kata para shipowner itu seperti diberitakan oleh tabloid pelayaran TradeWinds. Lebih lanjut diungkapkan, kapal dry-bulk yang tersedia berjumlah 15 unit dengan ukuran handysize, handymax dan panamax. Sementara, armada peti kemas berkekuatan 60 unit, mulai dari 1.160 TEU hingga 9.000 TEU. Sebetulnya Nord dan Schulte sudah berkolaborasi sejak 1997 melalui

Sindonews.com - The National Maritime Institute (Namarin) mendesak pemerintah segera melaksanakan pasal 344 UU No 17/2008 tentang Pelayaran untuk memberikan status yang jelas kepada BUMN pelabuhan guna mengakhiri kisruh yang terjadi antara dunia usaha dengan BUMN kepelabuhanan. Direktur Eksekutif Namarin, Siswanto Rusdi mengatakan, kisruh antara dunia usaha akibat kebijakan BUMN Kepelabuhanan akan menghambat pertumbuhan pembangunan di bidang transportasi dan logistik nasional sehingga mengancam upaya pemerintah menurunkan biaya logistik. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN harus segera turun tangan karena kisruh tersebut akan memperburuk iklim usaha dan investasi nasional. “Jangan sampai kondisi ini terus berlanjut. Apalagi swasta nasional merasa semakin sulit berusaha di pelabuhan,” kata Siswanto dalam siaran persnya, Kamis (18/4/2013). Dia menjelaskan, kisruh tersebut terjadi karena pengaturan di bidang kepelabuhanan yang memuat keten

TRIBUNNEWS.COM , JAKARTA - Dunia terus melakukan upaya menekan perompakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal serta berbagai kejahatan maritim lainnya. Diantaranya adalah upaya yang dilakukan negara-negara yang terletak di bagian barat dan tengah benua Afrika. West and Central Africa Piracy Code , direncanakan akan ditandatangani dokumennya oleh para kepala negara di kawasan tersebut di Yaounde, Kamerun, pada Mei 2013. Naskah kerja sama ini telah diadopsi sebelumnya dalam pertemuan tingkat menteri di Cotonou, Benin. "Kode (dokumen) itu disiapkan oleh Economic Community of West African States/ECOWAS dan Economic Community of Central African States-ECCAS dengan merujuk resolusi DK PBB, No. 2018 dan 2039," kata Moh Yasin, Kepala Pusat Informasi Keamanan Maritim Indonesia (Pikmi) dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews , Minggu (7/4/2013). Pikmi adalah sebuah unit di bawah The National Maritime Institute /Namarin yang khusus membidangi informasi aksi ke

Industri galangan kapal Cina mulai menunjukkan perlambatan. Data yang dilansir oleh Asosiasi Galangan Kapal Cina (China Association of the National Shipbuilding Industry) mengungkapkan, produksi dari 1.648 galangan di Negeri Tirai Bambu itu turun 4,9 persen menjadi 102,9 miliar Yuan dalam dua bulan pertama 2013. Penurunan pada sektor bangunan baru (newbuilding) dan reparasi tercatat, masing-masing 10,4 persen dan 9,7 persen, menjadi 70,2 miliar Yuan pada periode yang sama. Namun, sektor penjualan perlengkapan kapal malah naik 6,5 persen menjadi 15,6 miliar Yuan. Sementara itu, jumlah order yang berhasil diselesaikan di galangan Cina turun 20,9 persen menjadi 5,69 juta deadweight ton (DWT) selama dua bulan pertama tahun ini.  Pada akhir Februari 2013, jumlah order melorot 27,4 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 106,29 juta DWT. Selama dua bulan pertama 2013 ini galangan Cina, skala besar atau pun kecil, membukukan ekspor kapal senilai 28,6 miliar Yuan, tu

The development of Kalibaru new terminals at the Port of Tanjung Priok, Jakarta, has been officially inaugurated by President Susilo Bambang Yudhoyono recently. Though the initial civil works have been conducted before the ceremony held, it is however still an important aspect, perhaps the ultimate one, for the project's progress. Ground breaking ceremony by the government chief executive officer in the port development provides a political leverage. With i t the developer maybe able to generate financial back up that is urgently required in accomplishing the construction. For the Indonesia Port Corp II (now popularly abbreviated IPC) fund is a problem right now. The company is actually profitable but the revenue it bags must be transferred to the State as dividend, leaving only small portion of it for business expansion. News reports said the company had secured from Mandiri Bank, around Rp 11 trillions, to finance Kalibaru project. But, that money is still not yet in