Hadapi MEA, Industri Pelayaran Nasional Butuh Pembenahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan-perusahaan pelayaran nasional yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (INSA) didorong untuk membenahi industri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai industri pelayaran nasional belum kuat menghadapi persaingan di kawasan regional. Untuk itu pelaku usaha pelayaran fokus mendorong pertumbuhan industri dan melakukan pembenahan ke dalam akibat menyeruaknya isu tidak solidnya antarpengurus.

“Tantangan industri pelayaran setelah berlakunya MEA tahun depan akan semakin kompleks. Para pelaku industri pelayaran harus solid. Jangan sampai industri pelayaran masih terkesan seperti autopilot berjalan sendiri-sendiri, program-program di asosiasi yang melindungi pelayaran dalam negeri tidak terealisasi akibat persoalan di dalam,” katanya dalam siaran resmi, Rabu (2/4/2014).

Kepengurusan INSA saat ini, kata Siswanto, seharusnya mewarisi organisasi sebelumnya yang relatif solid dengan prestasi cemerlang, dan meningkatkan peran mendorong pertumbuhan industri pelayaran.

Di masa kepengurusan sebelumnya, INSA menjadi pendorong utama lahirnya Instruksi Presiden No 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Melalui Inpres No 5 Tahun 2005, asas cabotage kembali direvitalisasi yang kemudian secara formal diadopsi dalam UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Sejak UU tersebut diberlakukan pada 2005, armada nasional bertambah 3.000 unit sehingga total kapal yang teregistrasi di Indonesia mencapai lebih dari 10.000 unit. Dalam lima tahun terakhir, INSA mencatat investasi untuk mendukung program asas cabotage adalah melalui pembelian kapal sebanyak 6.157 unit atau 15,4 miliar dollar AS.

“Sayangnya, sebagian besar kapal itu tidak dibuat di galangan kapal nasional. Ini memang ironi, industri galangan nasional tetap terpuruk. Lihat, kondisi PT PAL dan PT DKB, dua raksasa industri galangan lokal yang hingga kini tetap belum bisa berkembang,” kata Siswanto.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/04/02/2035570/Hadapi.MEA.Industri.Pelayaran.Nasional.Butuh.Pembenahan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membedah Pengenaaan CHC dan THC di Pelabuhan

Gambar
Pelabuhan Tanjung Priok kembali membetot perhatian. Kali ini terkait dengan wacana penaikan container handling charges atau CHC oleh pengelola terminal peti kemas di sana. Kebijakan tersebut direncanakan karena sejak 2008 CHC belum mengalami perubahan sementara biaya-biaya terkait pengoperasian terminal terus bergerak naik.  Jakarta International Container Terminal, Terminal Peti Kemas Koja dan Mustika Alam Lestari selaku operator terminal di Tanjung Priok sudah membahas rencana kenaikan tersebut dengan para pihak yang termaktub dalam Pereaturan Menteri (Permen) Perhubungan No. 15 tahun 2014, yaitu Gabungan Importir Seluruh Indonesia, Indonesian National Shipowners’ Association, Pelayaran Rakyat, Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Perkembangan terakhir, kabarnya tarif baru CHC akan diberlakukan pada Juni nanti. Sampai di situ sebetulnya tidak ada persoalan. Kehebohan baru muncul
Baca selengkapnya

In search for a new IMO Secretary-General – assessing Indonesia’s strength at the Global Maritime Forum

Gambar
The International Maritime Organization (IMO) will soon elect a new Secretary-General. The incumbent Secretary-General, Kitack Lim, is to end his term in December 2023. The selection process to find a successor for the leader of the organization, which is under the United Nations, started in December 2022. March 31 was the deadline for nominating candidates. Seven have been proposed by seven member countries of the organization, whose Headquarters are based in the city of London. Media reported that the seven candidates include Moin Uddin Ahmed (Bangladesh), Suat Hayri Aka (Turkiye), Arsenio Antonio Dominguez Velasco (Panama), Cleopatra Doumbia-Henry (Dominica), Nancy Karigithu (Kenya), Minna Kivimäki (Finland) and Zhang Xiaojie (China). Their fate will be determined in elections by the IMO Council, which will hold its 129th meeting in July 2023. As a member country, Indonesia did not nominate any of its compatriots, despite the lack of any impediment. What a pity. Why is it
Baca selengkapnya

Mungkinkah TNI-AL menjadi blue-water navy (kembali)?

Gambar
Walaupun Oktober sudah berlalu, namun tentulah masih bisa kita berkontemplasi seputar Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berulang tahun ke-68 pada bulan tersebut. Tulisan ini membatasi diri pada matra laut.  Dalam kurun empat tahun terakhir, Indonesia telah mengirimkan kapal perangnya berlayar ke luar negeri untuk mengemban misi internasional. Ambil contoh, KRI Diponegoro-365. Kala itu, ia menjalankan dua misi sekaligus, yakni sebagai bagian dari Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A di Libanon dan reinforcement bagi patroli keamanan multinasional di wilayah perairan Somalia yang masih saja dibayangi ancaman piracy atau perompakan. Menurut Panglima TNI waktu itu, Jenderal TNI Djoko Santoso, ketika melepas kapal perang tersebut di dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta, kedua misi itu merupakan yang pertama dalam sejarah panjang TNI-AL.  Pertanyaannya, apakah pengiriman kapal-kapal perang itu belakangan ini mengindikasikan bahw
Baca selengkapnya