Tol Laut, antara Logistik dan Transportasi

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akhirnya mengucapkan sumpah sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 dihadapan sidang MPR RI. Bagi pemerhati dan pengamat kemaritiman yang menarik dari prosesi pelantikan mereka berdua adalah pernyataannya bahwa “Kita telah lama memunggungi laut, samudera, selat dan teluk. Sekarang saatnya kita mengembalikan semua, sehingga tercapai Jalesveva Jayamahe kembali membahana di laut kita jaya.”

Dengan mengutip Bung Karno, Jokowi (begitu ia biasa dipanggil) lebih lanjut mengatakan, “Untuk membangun Indonesia kuat, makmur dan damai, yakni cakrawati samudera, diperlukan jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.” Singkat cerita, kemaritiman menjadi salah satu alas strategi penting bagi dia dalam mewujudkan visinya menjadikan Indonesia Hebat.

Komitmen yang kuat kepada kemaritiman mantan walikota Surakarta itu sudah terlihat ketika ia mengusung gagasan tol laut saat kampanye pilpres lalu. Sejak diluncurkan, ide tentang tol laut tersebut memantik pro dan kontra. Sampai saat ini pun masih saja menjadi buah bibir publik, khususnya mereka yang bergelut di sektor kemaritiman.

Tetap hangatnya (baca: kontroversial) isu tersebut berangkat dari kondisi bahwa ia sampai hari ini kita tidak memiliki blueprint resmi yang dikeluarkan oleh sang presiden terpilih terkait gagasannya itu. Benar bahwa gagasan tol laut itu kini sudah memiliki bentuk yang cukup jelas tetapi hal ini lebih merupakan persepsi eksternal terhadapnya.

Apakah bentuk itu juga sebangun-seruang dengan yang ada dalam pemikiran presiden terpilih Joko Widodo, kita tidak tahu. Karenanya, kita berharap besar kepada Jokowi agar sesegera mungkin menjelaskan secara gamblang konsep tol laut yang ia gagas dalam masa kampanye pemilihan presiden.

Penjelasan itu nantinya diharapkan akan menjadi tafsir paling otoritatif terhadap tol laut dan merupakan bagian integral dari kebijakan nasional selama lima tahun ke depan. Bisa jadi dari sisi legal-formal tol laut itu dituangkan dalam bentuk perpres, keppres dan sebagainya. Dengan begini kontroversi tol laut dapat diakhiri. Adapun penjelasan yang ditunggu publik adalah, antara lain, asal-usul istilah dan pendekatan teknis (technical approach).

Ada ungkapan what is a name? Apalah artinya sebuah nama, ia tidaklah penting. Mawar tetaplah mawar walaupun mungkin ia diberi nama lain. Namun, selalu ada cerita di balik sebuah nama. Tol laut disebut-sebut merupakan sinonim dari konsep pendulum. Sementara itu bagi komunitas kemaritiman mondial yang dimaksud dengan pendulum adalah “a set of sequential port calls from at least two maritime ranges, commonly including a transoceanic service and structured as a continuous loop.”

Pendulum pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan pelayaran Amerika Serikat Sea-Land pada 1962 dengan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan New York, Los Angeles dan Oakland melalui Terusan Panama. Ketika pulang, armada pendulum ini menyinggahi San Juan, Puerto Rico. Kini, Sea-Land tergabung dalam Maersk Line. Apakah dengan mengusung tol laut ada upaya untuk memasukkan pelayaran tersebut ke Indonesia? Ada kabar, kapal-kapal milik mereka yang berukuran 3.000 TEU tengah menganggur di Eropa.

Logistik vs Transportasi

Yang juga perlu dijelaskan oleh Jokowi adalah pendekatan teknis dalam menjalankan gagasan tol lautnya. Ada dua pendekatan dalam hal ini, yaitu pendekatan logistik dan pendekatan transportasi.  Mana yang dia lebih utamakan: pendekatan logistik atau transportasi. Saat ini, dalam dinamika wacana tol laut yang berkembang pendekatan yang dominan adalah pendekatan logistik.

Pendekatan logistik ditandai dengan lebih mengedepannya peran para middle man (forwarder) dibanding pengangkut atau operator kapal. Selain para forwarder, pendekatan ini juga memberi tepat yang relatif besar kepada pengelola pelabuhan. Lihatlah bagaimana sepak terjang mereka sejak gagasan tol laut dimunculkan dalam kampanye pemilihan presiden.

Para middle man dan pengelola pelabuhan sontak mendukung gagasan tol laut padahal mereka tidak tahu apa yang diinginkan oleh Jokowi. Mereka menguasai wacana di media massa dengan keywords-nya “sistem logistik”, “pengembangan pelabuhan”, dan sebagainya. Sang presiden terpilih sepertinya terjebak dalam pusaran para pelaku pendekatan ini. Ia bertemu dan bicara dengan para forwarder dan pengelola pelabuhan dan berkunjung ke sana.

Padahal, jika mengacu kepada istilah tol laut, pendekatan yang sebaiknya diutamakan adalah pendekatan transportasi. Layaknya tol di darat, di mana yang menggunakannya tentulah mobil dan truk, tol laut yang mengunakannya adalah kapal. Sayang, sejak muncul ke permukaan tol laut terkesan mengenyampingkan perusahaan pelayaran. Dari pihak presiden terpilih juga tidak terdengar kabar bahwa dia bertemu dengan pelaku usaha pelayaran dan mendiskusikan tol laut.

Kondisi asimetris tadi menyebabkan sampai saat ini tol laut tidak memiliki gambaran terkait siapa yang akan mengoperasikan kapal dengan kapasitas 3.000 TEU; BUMN-kah atau swastakah. Insentif dan disinsentif seperti apa yang akan diberikan kepada operator kapal yang bersedia mengisi slot yang tersedia nantinya.

Tol laut tidak hanya terkait dengan pengembangan pelabuhan atau pengumpulan dan pengiriman (to farward) barang. Gagasan ini juga menyangkut kapal sebagai alat angkut yang tugasnya mengunjungi pelabuhan yang telah dikembangkan dan mengangkut barang yang telah dikumpulkan di sana.

Dalam bukunya The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783, Capt. A. T. Mahan, seorang ahli strategi maritim terkenal mengatakkan “...the necessity of a navy, in the restricted sense of the word, springs, therefore, from the existence of a peaceful shipping...”. Jadi, jangan tinggalkan pelayaran dalam wacana tol laut. Selamat mengemban tugas untuk anda berdua, Pak Jokowi dan Pak JK. Jalesveva Jayamahe.*****

Diterbitkan dalam KORAN SINDO edisi Rabu, 22 Oktober 2014