pajak kapal naik



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prabowo’s 100 Days: A Maritime Point of View

Gambar
President Prabowo Subianto has just arrived at the first milestone of a hundred days in his tenure a couple days ago. It is basically an informal phase in Indonesian political system and so has no political, legal, social impacts to his administration at all. Since the Reform Era the practice gets more and more traction and is applicable to all level of administration, from president, governor, to regent or mayor. According to a survey by Kompas Research and Development Department (Litbang Kompas), Prabowo’s 100 days administration is considered satisfied by a significant portion of the public, e.g. 80.9 percent. Another pollster, Center of Economic and Law Studies or Celios, on the other hand, rated it unsatisfactory. Despite the difference, specifically in the aspects of method and sampling, both polling agencies shared many common indicators for their evaluation like the issues on health, education and so on and so forth.   The maritime matters, however, seem to be excluded fr...
Baca selengkapnya

Mungkinkah TNI-AL menjadi blue-water navy (kembali)?

Gambar
Walaupun Oktober sudah berlalu, namun tentulah masih bisa kita berkontemplasi seputar Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berulang tahun ke-68 pada bulan tersebut. Tulisan ini membatasi diri pada matra laut.  Dalam kurun empat tahun terakhir, Indonesia telah mengirimkan kapal perangnya berlayar ke luar negeri untuk mengemban misi internasional. Ambil contoh, KRI Diponegoro-365. Kala itu, ia menjalankan dua misi sekaligus, yakni sebagai bagian dari Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A di Libanon dan reinforcement bagi patroli keamanan multinasional di wilayah perairan Somalia yang masih saja dibayangi ancaman piracy atau perompakan. Menurut Panglima TNI waktu itu, Jenderal TNI Djoko Santoso, ketika melepas kapal perang tersebut di dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta, kedua misi itu merupakan yang pertama dalam sejarah panjang TNI-AL.  Pertanyaannya, apakah pengiriman kapal-kapal perang itu belakangan ini mengindikas...
Baca selengkapnya

Membedah Pengenaaan CHC dan THC di Pelabuhan

Gambar
Pelabuhan Tanjung Priok kembali membetot perhatian. Kali ini terkait dengan wacana penaikan container handling charges atau CHC oleh pengelola terminal peti kemas di sana. Kebijakan tersebut direncanakan karena sejak 2008 CHC belum mengalami perubahan sementara biaya-biaya terkait pengoperasian terminal terus bergerak naik.  Jakarta International Container Terminal, Terminal Peti Kemas Koja dan Mustika Alam Lestari selaku operator terminal di Tanjung Priok sudah membahas rencana kenaikan tersebut dengan para pihak yang termaktub dalam Pereaturan Menteri (Permen) Perhubungan No. 15 tahun 2014, yaitu Gabungan Importir Seluruh Indonesia, Indonesian National Shipowners’ Association, Pelayaran Rakyat, Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Perkembangan terakhir, kabarnya tarif baru CHC akan diberlakukan pada Juni nanti. Sampai di situ sebetulnya tidak ada persoalan. Kehebohan baru mun...
Baca selengkapnya