Postingan

Hikmah di Balik Kasus Penyanderaan ABK

Gambar
Usai sudah drama penyanderaan anak buah kapal (ABK) kapal-kapal berbendera Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf. Empat belas ABK dari dua kali operasi penculikan yang dilancarkan oleh kelompok tersebut sekarang sudah berkumpul kembali dengan keluarganya. Ada di antara mereka bahkan diberitakan oleh media telah melaut lagi. Urusan yang tersisa dari drama penculikan itu adalah bagaimana seluruh stakeholder kemaritiman di Tanah Air mengupayakan agar kasus penculikan atau ancaman keamanan maritim lainnya, bisa ditekan. Namun, sebelum mengetengahkan pilihan-pilihan untuk memitigasi ancaman penculikan ABK di masa depan, ada baiknya memahami terlebih dahulu apa yang sesungguhnya terjadi di balik aksi penculikan itu. Penculikan hanyalah gejala ( symtom ) dari sebuah penyakit yang bernama terorisme maritim. Ancaman terorisme ini muncul taklama setelah runtuhnya menara kembar WTC di AS pada 9 September 2001. Jika pesawat bisa pergunakan sebagai senjata yang mematikan, maka kapalpun dapat...

Menitip masa depan pelabuhan pada Dirut Pelindo

Gambar
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II baru saja memiliki Direktur Utama (Dirut) yang baru setelah beberapa waktu sebelumnya dipimpin oleh Pelaksana Tugas Dirut. Sang Dirut adalah Elvyn G Masassya. Ketika namanya diumumkan sebagai pimpinan dari Indonesia Port Corporation (IPC), begitu nama BUMN pelabuhan itu kini disebut oleh publik, banyak pihak merasa terkejut. Soalnya, nama Elvyn G Masassya hampir tidak pernah muncul dalam berbagai prediksi yang beredar di komunitas kemaritiman nasional sebelum ia ditetapkan sebagai pemimpin puncak pada BUMN itu. Selama ini bursa calon diisi oleh para profesional yang tengah menduduki posisi-posisi strategis di Pelindo I hingga IV. Kalaupun ada "orang luar", mereka berasal dari perusahaan yang masih dalam lini bisnis yang sama, yaitu transportasi. Tulisan ini tidak hendak mengatakan bahwa Elvyn tidak layak menempati posisi barunya. Dengan rentang pengalaman sebagai top-level executive pada berbagai korporasi besar yang su...

Assessing maritime security`s legal framework governing vessel hijacking

Gambar
The recent hijacking of Indonesian-flagged vessels off the Philippines coast by the Abu Sayyaf group has prompted numerous comments and analyses by experts and observers in the media. However, explanations from the perspective of maritime security remain inadequate. When viewed in its non-traditional aspect, maritime security is understood exactly the way it has been discussed so far in public -- a commando assault against terrorists. Non-traditional maritime security includes piracy, armed robbery, IUU fishing and so forth. The traditional understanding of maritime security embraces, among other things, seaborne military invasion and aggression. Large sections of the public, including the media, have seen this incident of hijacking as pirate activity. The fact remains, however, that what happened was much different than what is commonly defined as piracy in various laws. To categorize a crime as piracy, according to the United Nations Convention on the Law of th...

Antara Panama, Open Registry, dan FoC

Gambar
Panama selalu menarik perhatian. Karena ia surga; surga kemudahan. Belakangan, terjadi hampir di banyak tempat dan tentu saja di Indonesia, kemudahan yang ditawarkan Panama berujung kontroversi. Publik menyebut ‘skandal’ itu dengan istilah Panama papers. Para pihak yang ditarik ke pusarannyapun bukan sembarang orang: multijutawan dan para pejabat negara yang tentu saja juga jutawan jika tidak mau disebut multijutawan. Memang, hanya merekalah yang bisa bermain-main dengan ‘kertas Panama’. Yang lain sepertinya jauh dari bisa dan kalaupun bermain paling banter dengan ‘kertas lokal’. Dari perkembangan yang hingga kini masih bergulung terkait dengan Panama papers komentar dan analisis yang masuk ke ruang publik melalui media massa kebanyakan berputar sekitar topik ekonomi dan hukum. Sementara itu, ada tema lain yang cukup menarik untuk diangkat ke permukaan tetapi luput disajikan, yaitu kemaritiman. Lantas, apa hubungan Panama dengan kemaritiman, khususnya pelayaran? Ada dua....

Comeback Maritim Iran!

Gambar
Sanksi ekonomi terhadap Iran akhirnya betul-betul dicabut setelah sebelumnya sempat ada ancaman untuk membatalkannya. Sejurus kemudian, Negeri Para Mullah itu mulai membeli ini-itu dengan nilai yang cukup fantastis. Dengan itu semua, Iran bersiap membangkitkan kembali kejayaannya salah satunya di bidang maritim. Ya, Iran pernah berjaya sebagai salah satu maritime power sebelum diembargo oleh AS dan kawan-kawan. Pencabutan sanksi menjadi pintu kembali atau comeback - nya Iran ke dalam komunitas maritim mancanegara setelah hampir 40 tahun berada di luar arena. Indonesia pun diketahui makin meningkatkan kerja samanya dengan Iran setelah embargo dicabut kendati hubungan dagang dua negara, terutama dalam bidang energi, tidak pernah surut ketika embargo masih diberlakukan. Ada hal yang menarik dari bidang maritim Iran. Kendati dia diembargo, tetap saja aktivitas perdagangannya melalui laut (seaborne trade) berjalan dengan normal. Dalam kaitan ini tercatat banyak negara menjadi...

Memahami tata kelola maritim Jepang

Gambar
 Jepang dan Indonesia berbagi predikat sebagai sama-sama negara kepulauan atau archipelagic state. Merujuk UNCLOS 1982, Artikel 46, negara kepulauan adalah a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other island (poin a). Sementara, yang dimaksud dengan archipelago adalah a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features forms an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such (poin b). Dari sisi jumlah, pulau-pulau di Jepang hampir mencapai 7.000 dengan luas lautan sekitar 4 juta kilometer persegi (km²). Dibandingkan dengan Indonesia, Jepang jelas ‘tidak ada apa-apanya’. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan luas lautan lebih dari 5 juta km². Namun, Jepang sudah lama melebihi Indonesia dalam berbagai sektor yang berhubungan dengan ma...

Antara Tol Laut, Bisnis Kargo dan Djakarta Lloyd

Gambar
Pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan medio Oktober 2014 silam di gedung MPR/DPR tentang fokus pemerintah ke depan harusnya berlatar maritim menuai banyak apresiasi. Sudah seharusnya, negeri yang sebagian besarnya adalah wilayah kelautan, memiliki pola pikir pembangunan yang berorientasi maritim. Indonesia, secara jelas, harus memanfaatkan laut sebagai jalan pembangunan. Masalahnya, meski lebih dari setengah wilayah Indonesia adalah lautan, program yang berkaitan dengan kelautan belum berjalan maksimal. Laut, dulu, masih dianggap sebatas pemisah. Bukan penghubung. Karena itu, banyak infrastruktur yang seharusnya berkembang di berbagai wilayah Indonesia tersendat. Salah satunya karena kurangnya pasokan ke daerah terpencil. Akses laut kurang dipahami secara komprehensif. Kini, konsep tol laut, yakni akses penghubung daerah lewat laut, mulai digulirkan kembali. Program pemerintah yang mengembangkan potensi laut ini sedang digelorakan agar...