N A M A R I N

 Jepang dan Indonesia berbagi predikat sebagai sama-sama negara kepulauan atau archipelagic state. Merujuk UNCLOS 1982, Artikel 46, negara kepulauan adalah a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other island (poin a). Sementara, yang dimaksud dengan archipelago adalah a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features forms an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such (poin b). Dari sisi jumlah, pulau-pulau di Jepang hampir mencapai 7.000 dengan luas lautan sekitar 4 juta kilometer persegi (km²). Dibandingkan dengan Indonesia, Jepang jelas ‘tidak ada apa-apanya’. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan luas lautan lebih dari 5 juta km². Namun, Jepang sudah lama melebihi Indonesia dalam berbagai sektor yang berhubungan dengan ma...

Pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan medio Oktober 2014 silam di gedung MPR/DPR tentang fokus pemerintah ke depan harusnya berlatar maritim menuai banyak apresiasi. Sudah seharusnya, negeri yang sebagian besarnya adalah wilayah kelautan, memiliki pola pikir pembangunan yang berorientasi maritim. Indonesia, secara jelas, harus memanfaatkan laut sebagai jalan pembangunan. Masalahnya, meski lebih dari setengah wilayah Indonesia adalah lautan, program yang berkaitan dengan kelautan belum berjalan maksimal. Laut, dulu, masih dianggap sebatas pemisah. Bukan penghubung. Karena itu, banyak infrastruktur yang seharusnya berkembang di berbagai wilayah Indonesia tersendat. Salah satunya karena kurangnya pasokan ke daerah terpencil. Akses laut kurang dipahami secara komprehensif. Kini, konsep tol laut, yakni akses penghubung daerah lewat laut, mulai digulirkan kembali. Program pemerintah yang mengembangkan potensi laut ini sedang digelorakan agar...

Banyak pihak di awal tahun berusaha memroyeksikan bisnis yang digeluti apakah akan makin berkembang atau malah mundur dalam satu tahun ke depan. Biasanya karena satu dan lain hal mereka optimistis keberuntungan yang ada semakin besar seiring bergantinya masa. Tetapi, karena satu dan lain hal pula ada juga pihak yang pesimistis dalam mengarungi usahanya. Dan, menyimak perkembangan lingkungan strategis yang melingkarinya tahun lalu, bisnis pelabuhan nasional dapatlah dikelompokan ke dalam kategori kedua. Dalam bahasa lain, lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi performansi bisnis pelabuhan nasional selama 2016 sehingga diramalkan dia akan cenderung melambat jika tidak mau disebut stagnan alias jalan di tempat. Karena pemain utama sektor ini adalah BUMN – pelaku swasta masih sangat terbatas baik karena alasan finansial maupun teknis -  stagnasi yang diprakirakan itu pada gilirannya akan mempengaruhi setoran mereka kepada keuangan negara.   Lalu, apa saja perub...

Hanya dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan 2015 menuju 2016. Tidak terasa perjalanan sang waktu begitu cepatnya. Bagi jagat kemaritiman nasional, pergantian tahun ini menandakan genap satu tahun program poros maritim pemerintah Presiden Joko Widodo.   Ada beberapa catatan terkait visi itu yang ingin penulis sajikan dalam tulisan ini sebagai refleksi maritim akhir tahun. Pertama, selama setahun poros maritim lebih merupakan gagasan yang polos dan baru belakangan dilengkapi. Ia ditawarkan oleh Dr Rizal Sukma kepada Presiden Joko Widodo ketika pilpres 2014.   Duta besar RI untuk Inggris Raya itu menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan istilah global maritime fulcrum, tetapi yang lebih banyak dipergunakan berbagai kalangan adalah istilah global maritime axis.   Adalah Presiden Jokowi yang melengkapi kepolosan konsep poros maritim dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur yang digelar di Kuala Lumpur November lalu. Mantan Gubernur DKI...

Kecelakaan kapal kembali terjadi di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Teluk Lamong, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kali ini kapal yang nahas adalah KM Wihan Sejahtera, feri yang melayani rute Surabaya-Ende, NTT. Syukurlah tidak ada korban meninggal dalam kecelakaan itu. Kapal Motor Wihan Sejahtera tersebut tenggelam di depan Dermaga Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 16 November 2015, sekitar pukul 09.30 WIB. Kapal itu mempunyai panjang 140 GT, dengan kode 9.786 dan berangkat dari Surabaya dengan tujuan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kini sedang  menginvestigasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan kendati jika kelak terungkap, publik pun tidak akan tahu banyak apa yang sesungguhnya terjadi, karena hasil investigasi lembaga keselamatan itu tidak akan dipublikasikan. Begitulah aturannya. Penulis tidak hendak mengomentari KNKT yang teramat teknis dalam kerjanya itu. Biarlah mereka bekerja dengan te...

The Maritime Security Board (Bakamla) celebrated its first anniversary last October. Came into force in the last minute of President Susilo Bambang Yudhoyono’s administration after deliberated in the House of Representatives more than two years, the agency was hailed by the local maritime communities as the panacea for Indonesia’s complicated, inefficient and shipping players-burdening maritime security management. Stipulated in Law No. 32/2014 on Maritime Affairs Bakamla is set to conduct coast guard tasks like law enforcement at sea, maritime search and rescue operations and others. President Joko Widodo thus issued Presidential Regulation No. 178/2014 to make it operational and officially introduced it in a Hari Nusantara (Archipelago Day) ceremony on Dec. 13, 2014. After a year, how far did it go? To be frank, Bakamla was going nowhere. Of course, we cannot judge the institution in question in that short period of time. But, there are intrinsic drawbacks in it and def...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menggenapkan niat mereka untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di balik heboh PT Pelindo II beberapa waktu lalu dengan membentuk panitia khusus atau pansus. Sebelumnya, sudah terlebih dulu dibentuk panitia kerja alias panja oleh Komisi VI yang membidangi BUMN. Heboh PT Pelindo II dimulai dengan penggerebekan ruang kerja direktur utama BUMN kepelabuhanan itu oleh tim detektif Polda Metro Jaya. Dari sana sejumlah dokumen-dokumen miliknya disita. Tidak hanya sampai di situ. Mereka juga menyegel sejumlah alat bongkar-muat berjenis harbor mobile crane (HMC) yang terindikasi tindak korupsi dalam pengadaannya. Sejurus kemudian terjadilah keriuhan, paling tidak di media, yang berujung dengan pergantian Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Pada titik itulah DPR RI merasa perlu membuat pansus atau panja untuk mendalami ‘cerita di balik fakta’ dan ini sah-sah saja karena merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap pemerintah, termasuk BU...