N A M A R I N

Seiring perjalanan waktu, kasus dwelling time (DT) mulai meredup dari perhatian publik. Ia digantikan oleh isu lain yang lebih hangat dan karenanya membetot mata kita semua. Salah satunya adalah isu reshuffle kabinet yang baru saja usai. Tetapi penulis tidak ingin membahas topik pergantian menteri itu. Pikiran utama artikel ini tetap berkenaan dengan isu DT. Mengingat kehebohan aksi penangkapan pelaku suap dan pemerasan terkait DT oleh kepolisian tidak lagi terlalu dominan, kinilah saatnya untuk merenung dalam upaya memetik hikmah dari apa yang telah terjadi. Hikmah pertama, dwelling time bukan perbuatan yang bisa dipidanakan seperti pencurian, pembunuhan atau korupsi. Ia merupakan domain tatakelola pemerintahan yang baik ( good corporate governance /GCG). Bahwa kepolisian berwenang memeriksa apapun dan siapapun tidak ada yang membantahnya. Namun, dalam kasus DT kepolisian berada dalam posisi sedikit offside. Menurut Bank Dunia, definisi dwelling time adalah the measure of the ti...

Suhu politik kepelabuhanan atau port politics di bandar terbesar di Indonesia, Tanjung Priok, relatif galau belakangan ini. Belum rapi benar masalah dwelling time yang membuat Presiden Joko Widodo meradang, kini muncul polemik antara serikat pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan PT Pelabuhan Indonesia II.  Mereka menuding perusahaan induk yang menaungi operator terminal peti kemas itu tidak mempercayai kemampuan putera-puteri bangsa mengelola terminal peti kemas. Sehingga Pelindo II memperpanjang kerjasama dengan Hutchison Port Holding (HPH) dalam manajemen  JICT. Serikat Pekerja JICT mengklaim  mampu mengelola terminal peti kemas, mulai dari mendatangkan kapal-kapal asing hingga pelayanannya sesuai standar yang berlaku di kalangan terminal peti kemas internasional. Karena itu, tidak diperlukan lagi keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok. Pertanyaannya kini, bagaimanakah model pengoperasi...

Untuk kesekian kalinya isu kepelabuhanan kembali membetot perhatian publik, hanya saja, kali ini dampaknya lumayan dahsyat. Ada beberapa menteri, direktur jenderal pada berbagai kementerian dan jajaran direksi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II disebut-sebut akan dicopot dari posisinya masing-masing oleh Presiden Joko Widodo karena mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan akut dwelling time yang terhitung masih tinggi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Biasanya melulu masalah teknis, isu dwelling time sekarang sudah menjadi alat politik.    Fakta ini menguatkan anggapan bahwa ada hubungan erat antara pelabuhan dan politik sehingga melahirkan kajian politik kepelabuhanan ( port politics ) dalam khazanah logistik dan transportasi.  Karena itu, masalah dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok berjalan menuju dua arah yang berlainan. Yang pertama kental muatan politisnya dan makin membakar wacana reshuffle kabinet yang telah berkoba...