BELEID PENGHEMATAN ENERGI PELAYARAN DIBERLAKUKAN



Tahun baru, peraturan baru. Itulah yang diberlakukan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Tepat pada 1 Januari lalu, organisasi yang bernaung di bawah PBB itu menerapkan regulasi baru terkait efisiensi energi dalam bidang pelayaran. Regulasi ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Perlindungan Polusi Kapal (MARPOL).

Menurut rilis yang diterima The National Maritime Institute (Namarin) dari organisasi yang bermarkas besar di London, Inggris itu, regulasi efisiensi energi pelayaran disepakati pada Juli 2011 dan diterapkan terhadap kapal dengan bobot mulai dari 400 gross tonnage (GT) dan di atasnya.

"Aturan yang ditambahkan adalah chapter 4 tentang Regulations on energy efficiency for ships dan dimasukan ke dalam MARPOL Annex VI. Dengan aturan baru itu perusahaan pelayaran wajib memiliki Energy Efficiency Design Index (EEDI) untuk kapal-kapal baru yang mereka operasikan dan Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) untuk semua tipe kapal tanpa batasan umur," demikian rilis IMO.

Ditambahkan, Administration (instansi yang ditunjuk oleh pemerintah negara bendera mengurusi seluruh aspek transportasi laut) tetap bisa memberikan dispensasi kepada kapal-kapal baru dalam penerapan EEDI dan SEEMP. Namun dispensasi ini dibatasi hanya berlaku selama empat tahun.

EEDI adalah sebuah parameter untuk insinyur perkapalan dan galangan dalam menentukan jenis teknologi apa yang tepat dipergunakan oleh kapal terkait dengan efisiensi energi. Sementara SEEMP merupakan mekanisme yang diterapkan oleh operator pelayaran di atas kapal dalam penghematan energi.****

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Should "Roro Shipping" rev up to Clamp Down on high logistics costs?

Gambar
Indonesia’s chronical high logistics costs are thoroughly discussed through seminars, workshops but are nevertheless never adequately reseolved. Of course, such platforms are not totally useless: they still produce something of value: a pile of papers with strong data on the country's logistics affairs, gathered from respectable overseas and domestic research institutions. Discussion over the issue has been ongoing for more than two decades, starting during the President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) administration. The 6 th Indonesian president even tried to clamp down the problem, with a more concrete measure, by ordering Deputy Finance Minister Mahendra Siregar to take an office space and go to work at the Port of Tanjung Priok of Jakarta to monitor the apparently uncontrollable logistics cost, 24/7. Not only that: SBY then established a task force and appointed Coordinating Minister for Economic Affairs Sofyan Djalil to lead it. Up to the final term of the President, logistic...
Baca selengkapnya

In search for a new IMO Secretary-General – assessing Indonesia’s strength at the Global Maritime Forum

Gambar
The International Maritime Organization (IMO) will soon elect a new Secretary-General. The incumbent Secretary-General, Kitack Lim, is to end his term in December 2023. The selection process to find a successor for the leader of the organization, which is under the United Nations, started in December 2022. March 31 was the deadline for nominating candidates. Seven have been proposed by seven member countries of the organization, whose Headquarters are based in the city of London. Media reported that the seven candidates include Moin Uddin Ahmed (Bangladesh), Suat Hayri Aka (Turkiye), Arsenio Antonio Dominguez Velasco (Panama), Cleopatra Doumbia-Henry (Dominica), Nancy Karigithu (Kenya), Minna Kivimäki (Finland) and Zhang Xiaojie (China). Their fate will be determined in elections by the IMO Council, which will hold its 129th meeting in July 2023. As a member country, Indonesia did not nominate any of its compatriots, despite the lack of any impediment. What a pity. Why is it ...
Baca selengkapnya

Membedah Pengenaaan CHC dan THC di Pelabuhan

Gambar
Pelabuhan Tanjung Priok kembali membetot perhatian. Kali ini terkait dengan wacana penaikan container handling charges atau CHC oleh pengelola terminal peti kemas di sana. Kebijakan tersebut direncanakan karena sejak 2008 CHC belum mengalami perubahan sementara biaya-biaya terkait pengoperasian terminal terus bergerak naik.  Jakarta International Container Terminal, Terminal Peti Kemas Koja dan Mustika Alam Lestari selaku operator terminal di Tanjung Priok sudah membahas rencana kenaikan tersebut dengan para pihak yang termaktub dalam Pereaturan Menteri (Permen) Perhubungan No. 15 tahun 2014, yaitu Gabungan Importir Seluruh Indonesia, Indonesian National Shipowners’ Association, Pelayaran Rakyat, Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Perkembangan terakhir, kabarnya tarif baru CHC akan diberlakukan pada Juni nanti. Sampai di situ sebetulnya tidak ada persoalan. Kehebohan baru mun...
Baca selengkapnya