N A M A R I N

Dalam tiga tahun belakangan ini makin banyak kapal pesiar ( cruise ) mendatangi Indonesia. Mereka bersandar di pelabuhan di seantero Tanah Air. Akibatnya, jumlah kunjungan kapal tipe tersebut cenderung meningkat. Ambil contoh jumlah kunjungan cruise di pelabuhan-pelabuhan di bawah pengelolan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Surabaya, Jawa Timur.  Menurut data yang dirilis oleh BUMN itu, sepanjang semester   pertama 2013, arus kapal pesiar yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah kerja mereka mencapai 60 unit. Pada 2010, jumlah kunjungan kapal pesiar hanya 57 unit, lalu meningkat menjadi 76 unit di 2011. Pada akhir tahun lalu, total kunjungan kapal pesiar mencapai 96 unit. Dari jumlah ship call di muka, Pelabuhan Benoa di Bali merupakan tempat terfavorit bagi operator cruise ; sekira 23 kapal pesiar sandar di pelabuhan ini. Setelah itu Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 16 kapal pesiar. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah d

Menjelang Desember tahun ini, saat pelayaran penunjang kegiatan perminyakan lepas pantai ( offshore ) harus sudah seratus persen menggunakan kapal berbendera Indonesia, penerapan asas cabotage atau pengangkutan barang domestik memakai kapal nasional masih menyisakan isu yang menarik untuk dikomentari. Isu itu bisa jadi nantinya malah memelesetkan tujuan asas cabotage. Sejak diterapkan pada 2005 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, asas cabotage memang selalu disertai riak kontroversi dan inkonsistensi. Pertanyaannya kini, untuk siapa sih sebetulnya asas cabotage diterapkan? Apakah untuk segelintir pengusaha pelayaran atau untuk seluruh pelaku industri ini? Pengusaha mapan Ketika digagas pada 2005, kondisi bisnis pelayaran nasional berada pada posisi yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah arma

Walaupun Oktober sudah berlalu, namun tentulah masih bisa kita berkontemplasi seputar Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berulang tahun ke-68 pada bulan tersebut. Tulisan ini membatasi diri pada matra laut.  Dalam kurun empat tahun terakhir, Indonesia telah mengirimkan kapal perangnya berlayar ke luar negeri untuk mengemban misi internasional. Ambil contoh, KRI Diponegoro-365. Kala itu, ia menjalankan dua misi sekaligus, yakni sebagai bagian dari Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A di Libanon dan reinforcement bagi patroli keamanan multinasional di wilayah perairan Somalia yang masih saja dibayangi ancaman piracy atau perompakan. Menurut Panglima TNI waktu itu, Jenderal TNI Djoko Santoso, ketika melepas kapal perang tersebut di dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta, kedua misi itu merupakan yang pertama dalam sejarah panjang TNI-AL.  Pertanyaannya, apakah pengiriman kapal-kapal perang itu belakangan ini mengindikasikan bahw

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur di bidang pelabuhan di Indonesia. Langkah tersebut dinilai akan menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di transportasi dan logistik yang telah mengikis daya saing dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam forum pertemuan APEC yang baru-baru ini dilangsungkan di Bali, masalah konektivitas menjadi salah satu pokok kesepakatan negara-negara APEC. Dan, tentunya untuk membangun dan memperkuat konektivitas tersebut dibutuhkan peningkatan infrastruktur, diantaranya infrastruktur pelabuhan. Dalam konteks ini pula, pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan hal yang cukup mendesak.  Tidak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan negara kepulauan yang masih lemah daya dukung infrastruktur lautnya. Meskipun jumlah pelabuhan sudah banyak, namun banyak pelabuhan yang tidak cukup memadai untuk menghadapi globalisasi ekonomi. Maka, semestinya pemerintah lebih serius mengembangkan p